[OPINI] Pemkab Subang, Kapan “Move On”?

Dalam teori ilmu administrasi Negara dapat dikatakan bahwa pemerintahan Negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua fungsi yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Bertolak dari sana, jika melihat pada penerapan otonomi daerah yang merupakan amanat reformasi, pelayanan publik menjadi satu issu yang selalu hangat untuk diperbincangkan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Noor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang/jasa dan atau pelayanan adminstratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berkaca pada definisi diatas, pelayanan publik dapat disederhanakan sebegai pemberian jasa dalam bentuk pelayanan baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Pada praktik yang biasanya mafhum terjadi, pemerintah atau pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai regulator (pembuat aturan) dan sebagai pemenang monopoli layanan, dan menjadikan pemerintah daerah bersifat statis dalam memberikan pelayanan, karena layananya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat maupun swasta. Pada posisi inilah yang dapat menyebabkan buruknya suatu pelayanan public yang dilakukan pemerintah daerah.

Namun seiring perkembanganya, telah banyak pergeseran paradigma dalam peningkatan kualitas pelayanan publik baik yang dibawa oleh pengaruh global maupun tekanan-tekanan dari masyarakat dan internal birokrasi pemerintahanya untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

Salah satu caranya adalah dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan computer dalam hal ini pelayanan public melalui Electronic Government atau biasa disebeut e-Government. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, menjungjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran dan keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Banyak kisah di Negara-negara Eropa, Amerika maupun Asia yang sukses menjalankan layanan public melalui E-Government. Inggris, Francis, Singapura dan Korea Selatan adalah beberapa Negara yang oleh PBB didaulat sebagai percontohan dalam penerapan e-Government yang digadang-gadang dapat menghemat triliunan dana dibanding dengan proses pelayanan public konvensional. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sebetulnya telah memulai pemanfaatan e-Government  melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang mengisntruksikan kepada Kementrian,Lembaga-lembaga hingga ke tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-Government yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Dalam praktiknya memang penerapan e-Government dari pusat hingga daerah belum sepenuhnya optimal. Hanya beberapa pemerintah daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Sragen dan Kota Bogor yang telah jauh dalam menerapkan inovasi layanan publik melalui e-Government. Bahkan dibeberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan layanan pengaplikasian e-Government ke Mobile Government. Jadi simpelnya, layanan public dapat diakses melalu handphone atau smartphone yang dimiliki

Melihat situasi yang demikian, nampaknya bukan sesuatu salah jika mengharapkan Kabupaten Subang memiliki e-Government yang berajak dari layanan publish menuju interaksi hingga mungkin pada tahap transaksi.  Asumsi pribadi mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia dapat dikatakan bisa dipenuhi untuk Subang mulai mengelola dan optimalisasi layanan e-Government. Pun dengan partisipasi masyarakat ditambah kemajuan teknologi yang tak dapat dipungkiri telah masuk pada ruang-ruang kecil di masyarakat tentunya menjadi peluang dalam perbaikan kualitas pelayanan publik di Subang.

Jika melihat realita yang ada, tidak dapat disanggah bahwa sebenarnya Subang telah menerapkan e-Government pada website pemerintahan yang dimiliki yaitu melalui http://subang.go.id/. Namun sangat disayangkan selain masih pada tataran publish yaitu pada tahap menginformasikan, data atau informasi yang diberikan tidaklah ‘real time’ dan beberapa menu tidak dapat diakses. Hal ini sangat disayangkan apabila melihat kemajuan teknologi dan perkembangan daerah sekitar Subang yang dapat dikatakan sedikit lebih maju dari Subang dalam pemanfaatan layanan e-Government.

Tidak dapat dipungkiri dalam mengimplementasikan e-Government perlu persiapan berbagai macam hal mulai infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, produk hukum, keuangan, penataan budaya birokrasi pemerintahan dan lain sebagainya, namun tidak ada salahnya untuk memulai langkah baru dalam hal reformasi birokrasi untuk memberikan layanan publik yang optimal pada masyarakat dan mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan good governance dan clean government.

Untuk mewujudkan hal demikian tentu perlu untuk dirumuskan suatu kebijakan publik terkait dengan strategi pengembangan e-Government di Kabupaten Subang. Adanya Perda Kabupaten Subang Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijadikan satu kerangka kerja dalam mentransformasikan pelayanan dalam bentuk elektronik dan pembentukan peraturan lain yang berkaitan dengan ini. Ayolah Subang.. Kapan “Move On”?

 

 

Penulis :

Yogi Miftahul Fahmi

Mahasiswa jurusan Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

 

Kirimkan Opini anda tentang Subang melalui email info@kotasubang.com. Isi dari Opini pembaca yang dikirim ke redaksi menjadi tanggungjawab penulis Opini.