Diskusi #PatimbanEffect : Pemkab Harus Proaktif !!

KOTASUBANG.com, Subang – Pemerintah Pemkab Subang diminta lebih proaktif menyambut pembanguan pelabuhan internasional di Patimban, Pusakanagara. Satu hal yang paling penting adalah adanya payung hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pantura yang terdampak pembangunan pelabuhan tersebut. Hal itu mengemuka pada acara diskusi #PatimbanEffect II yang diselenggarakan oleh Tim Relawan Pengkaji Informasi Publik (TRPIP) bersama Dekopinda Kabupaten Subang dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Aula Dekopinda, jalan veteran No.5, Subang, Jumat (29/7/2016).

Diskusi diawali dengan review diskusi sebelumnya oleh ketua TRPIP Dani Afgani, S.Pd, dilanjutkan dengan paparan mengenai perkembangan Pelabuhan Patimban oleh Gugyh Susandy, SE. M.Si. Sementara jalannya diskusi dipandu oleh H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Pd.

Selain Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat terdampak dengan peraturan/ kebijakan,  diskusi tersebut juga merekomendasikan Skim kepemilikan lahan Pemda dan mekanisme pembebasan lahan yang berkeadilan serta mendorong koperasi untuk terlibat dalam operasional pelabuhan dengan langkah-langkah penguatannya.

Selain dihadiri pengurus Koperasi mina dan nelayan pantura, dalam diskusi tersebut hadir pula berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, buruh hingga pemangku kebijakan.

#patimbaneffect subang baru 9

“Pemkab Subang jangan hanya duduk manis tapi harus pro aktif. Saya berharap Pemkab Subang bisa memiliki saham supaya kontribusi ke kas daerah bisa jelas. Salah satunya bisa melalui kepemilikan lahan, beli seluas-luasnya. Kalau anggaran kan bisa dicicil melalui APBD,” ujar Daeng Makmur Thahir, pemerhati Ekonomi dari STIESA Subang yang juga Ketua Dekopinda Subang.

Agus Supriyatna pengurus KUD Mina Saluyu Mulya, mengungkapkan dirinya secara pribadi setuju pembangunan pelabuhan internasional Patimban demi negara. Namun, dirinya khawatir akan kehilangan mata pencaharian, apalagi tak ada jaminan nantinya warga Patimban akan dipekerjakan di Pelabuhan.

#patimbaneffect subang baru 12

#patimbaneffect subang baru 8

“Pemkab Subang harus juga punya saham dalam pembangun pelabuhan tersebut. Kalau bisa tanah-tanah harus dikuasai Pemkab jangan dilepaskan ke swasta,” ujarnya.

Pengurus koperasi mina lainnya, Dasam, mengatakan harus adanya payung hukum perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pantura yang terdampak langsung, baik itu Perda maupun Perbup yang isinya mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk kelestarian lingkungan.

“Terutama nelayan kecil yang harus dilindungi oleh aturan tersebut. Bila pelabuhan sudah jadi tetapi Perbup tak keluar akan kami kejar pertanggung jawabannya,” ujarnya.

Ahmad Hidayat pengurus HNSI juga berharap adanya tindaklanjut aturan untuk mengeliminir dampak negatif pembangunan pelabuhan Patimban. Hal  itu juga diungkapkan warga pantura lainnya, Frank. menurutnya perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat lokal harus segera dibuatkan langkah strategisnya.

#patimbaneffect subang baru #patimbaneffect subang baru 19

Sementara itu, menurut Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang, Syarif H. Kudo bukan hanya regulasi saja yang diperlukan untuk melindungi masyarakat terdampak. Menurutnya yang terpenting adalah komitmen dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak tersebut.

“Kita harus kawal program pembangunan pelabuhan Patimban yang akan dikeluarkan Pemkab. Apakah rencana pembangunannya berpihak kepada masyarakat pantura atau tidak. Kita harus push jika ternyata tak berpihak,” ujarnya.

Kepala Bapedda Komir Bastaman, mengapresiasi digelarnya acara diskusi tersebut. Dalam kesempatan itu dirinya memohon dukungan dari berbagai pihak sehingga pembangunan Pelabuhan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya juga sepakat dilakukannya berbagai persiapan dan melakukan pencegahan dampak negatifnya, agar nantinya pembangunan pelabuhan dirasakan manfaatnya oleh warga Subang,” katanya.

Artikel Terkait:

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here