BPMP Subang Tolak Investor Yang Urus Perizinan Pakai Jasa Calo

imagesKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Subang Elita Budiarti meminta para calon investor tidak melakukan pengurusan izin melalui jasa percaloan.

Sebab, saat ini sudah banyak investor yang ditolak lantaran menggunakan calo-calo sehingga akan merugikan pengusaha itu sendiri.

“Kami terpaksa menolak proses perizinan sejumlah calon investor asing, karena yang mengurusnya calo yang tidak menempuh prosedur yang benar,” ujarnya Selasa (23/7/2013).

Menurut Elita, gara-gara proses pembuatan perizinan dilakukan melalui jasa percaloan, banyak investor dua kali rugi. “Rugi dari sisi materi nilaianya sampai miliaran, kedua rugi waktu, karena proses perizinannya mandek,” ungkapnya.

Secara kasat mata, percaloan tampak lumrah dalam mencari lokasi buat membangun perusahaan industri yang dilakukan calon investor asing. Akibatnya, ada di antara mereka yang mendapatkan lahan yang bukan pada zona-zona peruntukkan industri.

Elita menambahkan, di kantornya, saat ini, sudah ada bank data yang berfungsi menginformasikan ihwal proses perizinan, lokasi lahan industri sesuai zona yang sudah diperdakan, termasuk status
tanah bersertifikat atau belum dan harga jualnya.

Dengan demikian, pihaknya meminta pada calon investor untuk bisa langsung datang ke kantornya.
pasti dilayani dengan baik dan cepat.

“Jika para calon investor segala sesuatunya lewat layanan satu pintu BPMD saya jamin dalam sepekan proses perijinannya sudah tuntas atau paling lambat 15 hari kerja,” paparnya.

Berdasarkan data yang diterima INILAH.COM dari kantor BPMP Subang, investasi asing dan dalam negeri masuk pada semester satu 2013 hampir mencapai Rp1 triluin. Pada 2012 dengan 20 perusahaan, nilai investasinya mencapai Rp 1,4 triliun.

Sementara itu, Ketua DPC Apindo Kabupaten Subang, Cahyadi menilai sistem investasi di Subang saat ini sudah mulai kondusif. “Buktinya, setiap ada perusahaan asing dan dalam negeri yang ingin berinvestasi asal menuruti aturan main, tak pernah ada yang ditolak kehadirannya,” ujarnya.

Soal masih adanya calon investor yang dipersulit BPMP akibat praktik percaloan, kata Cahyadi, itu hanya kasuistis saja. “Kami pikir pelayanannya sudah relatif bagus,” ungkapnya.

Dia pun mengimbau para calon investor mengurus izin sendiri dan tidak melalui jasa calo. Hanya saja masih ada yang kurang,”Terutama, soal ketransfaranan biaya pengurusan perizinannya. Mestinya ada informasi standar biaya yang dipampamngkan secara terbuka, seperti di Purwakarta,” pungkasnya. (Inilah)