[OPINI] Yakin “Setengah Hati”, Galau “Setengah Mati”

Penulis :
Gugyh Susandy, SE, M.Si

(Ketua LPPM Stie Sutaatmadja, Tim Relawan Pengkaji Informasi Publik)

Masalah di penghujung akhir Ramadhan?
Menjelang seminggu menuju Hari Raya Lebaran, warga Subang disuguhi sebuah berita mengenai nasib buruh yang tidak dapat menerima THR dari perusahaan (pabrik) yang mempekerjakan mereka. Seperti dikutip oleh media online Pikiran Rakyat. “Lebih dari seratus buruh PT Seok Hwa Indonesia di Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang melakukan aksi mendatangi Kantor Pemkab Subang, Kamis, 23 Juni 2016. Mereka mengadu karena perusahaan tempat bekerja sudah menyatakan tak sanggup membayar tunjangan hari raya tahun ini. Kondisi itu membuat para buruh kecewa. Apalagi selama ini mereka telah melakukan semua kewajibannya sebagai pekerja kepada perusahaan. Namun menjelang hari raya, perusahaannya malah menyatakan tidak mampu membayar.‬ Mereka mengetahuinya saat perusahaan menyatakan ketidak mampuannya membayar THR, diumumkan melalui kertas pengumunan tertanggal 20 Juni 2016. (Pikiran Rakyat)

Sampai tulisan ini dibuat, nampaknya perjuangan menuju tuntutan hak para Buruh belum memberikan hasil. Seperti dilansir oleh media online KotaSubang.com,“Perjuangan buruh PT SeokHwa Indonesia untuk mendapatkan hak gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) belum juga usai. Meskipun hari ini, Senin (27/6/2016) telah dilakukan pertemuan antara perwakilan buruh, PT Seok Hwa Indonesia, KOGA (Asosiasi Pengusaha Korea), Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), DPRD dan Pemkab, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan keputusan yang memuaskan para buruh.” (KOTASUBANG.com)

Sementara itu, disisi lain pemerintah pusat melalui Kemenakertrans telah membuka Posko Pengaduan THR Kemnaker bertempat di Lobby Gedung B Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan ini akan terus beroperasi hingga 15 Juli 2016 atau satu minggu setelah hari raya. Haiyani Rumondang Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menambahkan, posko ini bentuk kepedulian Kemnaker dalam membantu para pekerja yang memiliki masalah dengan pembayaran THR-nya. Petugas Posko akan membuat resume harian yang mendaftar seluruh pengaduan yang masuk. Jika ditemukan pelanggaran maka akan langsung dilakukan tindakan kepada perusahaan yang bersangkutan. (Pikiran Rakyat)

Tentunya, sesama warga Subang dan terlebih sebagai saudara seiman, hal ini telah mengganggu kekhusyuan/fokus ibadah kita di penghujung Ramadhan kita tahun ini. Mereka adalah saudara kita, apa yang menghalangi kita untuk tidak berempati kepada mereka? Dari sisi peraturan (hukum), nampak jelas bahwa THR itu adalah hak yang harus didapatkan buruh, Namun nampaknya penanganan oleh Pihak Instansi yang berwenang didaerah Nampak “gamang”. Lalu bagaimana masalah ini kita petakan, seraya mencari sebuah keyakinan bagiketegasan dan keadilan pengambilan keputusan atas masalah ini.

Menguji Industri Subang, Daerah Kantong Cacing?
Menurut Teori Ekonomi Pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor Industri terhadap Pembangunan Ekonomi negaranya maka negara tersebut semakin maju. Jika Suatu negara kontribusi sektor industrinya telah diatas 30% maka dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju (Sadono Sukirno, 2010). Namun, pertumbuhan industri disuatu wilayah, dalam kenyataannya belum tentu dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat didaerah tersebut, bila dalam kenyataanya pertumbuhan industri tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi lokal (Irawan dan Suparmoko, 2010). Fenomena perkembangan sektor industri di Kabupaten Subang ini, melahirkan beberapa pertanyaan yaitu apa yang dihasilkan industri itu hanya sebatas ekspor dan hubungannya dengan bentuk pembayaran upah buruh semata? Apakah tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lokal sehingga menyebabkan daerah industri hanya menjadi daerah kantong cacing (the foreign enclave)?

Hasil riset LPPM STIESA tahun 2014 menemukan beberapa fakta temuan yaitu:
a. Berdasarkan kelompok industrinya maka di Kabupaten Subang, jumlah sub sektor industri terbanyak yaitu pada sub sektor industri makanan dan minuman, kemudian berturut-turut disusul oleh sub sektor industri tekstil, pakaian jadi dan furnitur. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, laju pertumbuhan investasi pada sektor industri skala besar Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu naik sebesar 1.370,3 MIliyar Rupiah atau naik sebesar 990%. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, penanaman modal asing (PMA) pada sektor industri mengalami peningkatan yang signifikan yaitu naik sejumlah 281 milyar atau naik sebesar 226,6%. penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada sektor industri mengalami peningkatan yang signifikan yaitu naik sejumlah 1.086,4 Milyar.

b. Daya beli masyarakat Kabupaten Subang tahun 2013 meningkat Rp. 45.410 atau naik 7,68% dari daya beli masyarakat Kabupaten Subang tahun 2007. Relatif lambatnya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Subang. Daya beli kecamatan yang terendah (5 besar) adalah kecamatan Serang Panjang, Sagalaherang, Pusakajaya, Purwadadi dan Cipunagara. Apabila dilihat berdasarkan topografi wilayahnya maka kecamatan yang memiliki daya beli yang rendah berada di wilayahSubang bagian Selatan sebanyak 2 kecamatan (serang panjang Rp.625.430 dan sagalaherang Rp.626.750), di wilayah Subang bagian Tengah sebanyak 1 kecamatan (purwadadi Rp.627,410) serta di Subang bagian Utara sebanyak 2 kecamatan (Pusaka Jaya Rp.627.050 dan Cipunagara Rp.627,560).

c. Apabila dilihat berdasarkan topografi wilayahnya maka kecamatan wilayah Subang bagian Selatan yang daya beli kecamatannya dibawah daya beli kabupaten adalah Sagalaherang dan Serangpanjang. Apabila dilihat berdasarkan topografi wilayahnya juga maka kecamatan wilayah Subang bagian Tengah yang daya beli kecamatannya dibawah daya beli kabupaten adalah Pabuaran dan Purwadadi. Apabila dilihat berdasarkan topografi wilayahnya juga maka kecamatan wilayah Subang bagian Utara yang daya beli kecamatannya dibawah daya beli kabupaten adalah Cipunagara, Pusakajaya dan Legonkulon.

Nampak bahwa daya beli masyarakat di beberapa daerah zona Industri masih rendah dibawah rata-rata daya beli kabupaten, tidak ada bedanya dengan daerah non zona Industri. Terlebih lagi, bila industri tidak mampu membayarkan gaji dan THR yang merupakan bagian dari gaji saja, makaJangan harap dapat memberikan kontribusi lebih pada peningkatan daya beli masyarakat secara luas.

Bagaimana pengaruh investasi pada sektor Industri terhadap Daya Beli Masyarakat Kabupaten Subang selama kurun waktu tahun 2007-2013?

Hasil riset LPPM STIESA tahun 2014 menemukan beberapa fakta temuan yaitu:
a. Data variabel independen (X) adalah Nilai investasi pada sektor Industri di Kabupaten Subang selama kurun waktu 2007-2013. Nilai investasi pada sektor Industri ini meliputi seluruh nilai investasi pada seluruh sub-sektor Industri di kabupaten Subang. Data variabel dependen (Y) adalah Posisi angka Indeks Daya Beli Kabupaten Subang selama kurun waktu tahun 2007-2013.

b. Nilai Koefisien korelasi pearson menunjukan angka 0,592 atau 59,2% artinya terdapat kedekatan hubungan yang sedang yaitu sebesar 59,2%. Pada tingkat alpha (5% atau 0,05) didapat nilai signifikansi sebesar 0,081 yang bernilai lebih besar daripada 0,05 maka hubungan antara investasi industri dan daya beli adalah hubungan yang tidak signifikan atau tidak nyata.

c. Nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,220 atau 22%. Artinya daya beli dipengaruhi oleh faktor investasi sektor industri sebesar 22%, sedangkan 78% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nilai sig value yaitu sebesar 0,162 artinya sig value> 0,05 yang menandakan perubahan pada investasi sektor industri berpengaruh tidak signifikan/nyata pada perubahan daya beli masyarakat.

Kesimpulan
Berdasarkan paparan diatas, maka sudah seyogyanya para policy makers tidak gamang lagi. Para policy makers harusnya jangan “Yakin setengah Hati dan atau Galau Setengah mati” dalam memutuskan persoalan ini. Nampak jelas bahwa Industri di Kabupaten telah mengandung soal/masalah karena tidak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Sudah selayaknya dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja sektor industri yang sekarang ada, untuk kemudian di ambil langkah strategis merekonstruksi tatanan industri mulai sekarang kedepan.Apakah kita rela daerah Subang menjadi sebuah daerah industri dimana hanya menjadi Kantong Cacing ??? Apakah policy makers masih ragu untuk menindak para investor Industri yang nyata-nyata telah mengabaikan hak-hak Buruh yang notabene adalah warga Subang ???

Kedepan, diperlukan keberanian dan ketegasan yang lahir dari keberpihakan policy makers (pemimpin dan aparatur) dan sistem kepada kebenaran dan keadilan, dengan selalu ikhlas tanpa tersandera kepentingan dalam bekerja melayani masyarakat.

Salam #SubangBaru