[Opini] Urgensi dan Esensi Pembentukan BPBD

Penulis :

Tia Kurniawan, alumni STIESA, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat. Praktisi sekaligus konsultan khususnya dalam emergency preparedness, emergency planning dan emergency response. Anggota dari Regional Disaster Response Team (RDRT) Asia Tenggara dan Disaster Management Reference Working Group Asia Pacific.

 

Sebelumnya saya selalu mengikuti up date mengenai #SubangBARU walapun hanya melalui medsos, saya sampaikan rasa hormat atas pencapaian laur biasa untuk mencapai subang yang lebih baik. Ingin sekali bergabung dalam urun rembug akan tetapi karena keterbatasan waktu belum terwujud keinginan tersebut. Tergugah melihat update terbaru mengenai dorongan agar BPBD segera dibentuk di Subang, hal ini dari sejak beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ke pemangku kepentingan di Subang melalui jalur PMI. Kebetulan ketua PMI Subang adalah bupati, sebelum ditangkap beberapa kali beraudiensi mengenai hal ini tetapi selalu pula ditolak. Bahkan sebagai bukti keseriusan tahun kemarin saya upayakan PMI mendapatkan ambulance dari BNPB dan itu berhasil, tujuannya agar para pejabat di subang melihat bahwa sumber daya seharusnya tidak menjadi kekhawatiran utama karena BNPB sebagai induk BPBD memiliki pendanaan yang luar biasa. Bahkan saat ini hanya BNPB yang memiliki dana on call untuk tanggap darurat bencana.

Tergugah dari apa yang menjadi tema rembug yang ke lima, saya sampaikan sedikit coretan mengenai BPBD. Kebetulan karena bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bencana dan beberapa kali memfasilitasi pembentukan BPBD.

Urgensi dan Esensi Pembentukan BPBD

Pembentukan BNPB/BPBD tidak lepas dari lahirnya UU 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana. UU yang menjadi salah satu UU tercepat dalam proses pengesahannya. UU tersebut juga dilahirkan dari pembelajaran luar biasa setelah gempa bumi dan tsunami Aceh, Desember 2004. Dalam UU tersebut diamanatkan untuk dibentuk sebuah badan khusus yang menangani penanggulangan bencana. Sebelumnya bencana hanya ditangani oleh sebuah badan bersifat ad hoc ketika terjadi bencana yaitu Bakornas PBP (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsian, sementara di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut Satkorlak dan Satlak.

Secara legal formal pembentukan BPBD merupakan keharusan karena sudah menjadi amanat dari Undang-Undang. Akan tetapi pada faktanya pembentukan BPBD tidak terlalu mudah, bahkan beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota sempat menolak untuk membentuk BPBD. Jika dirangkum alasan dari penolakan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Alokasi dana dan sumber daya lain untuk BPBD dianggap akan memberatkan keuangan daerah.
  2. Ketakutan bahwa “proyek-proyek” berkaitan dengan penanggulangan bencana akan ditarik dari Dinas-dinas dan dikhususkan untuk BPBD
  3. Ketidaktahuan dan kurangnya informasi tentang bagaimana prosedur pendirian BPBD

 3 hal ini juga sepertinya yang terjadi di Kabupaten Subang, karena dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan pemangku kepentingan di Subang hal tersebut yang terungkap secara eksplisit dan implisit dalam setiap diskusi.

Padahal sebenarnya untuk membentuk BPBD tidak serta merta diperlukan perekrutan staff baru karena bisa menggunakan mekanisme rotasi atau mutasi pejabat dari dinas lain. Sementara untuk pendanaan juga hanya re-alokasi dari fungsi yang sebelumnya menangani masalah bencana seperti dari Dinas Sosial. Contoh kasus di pembentukan BPBD Provinsi Bali, pada awal pembentukan kesulitan untuk mendapatkan staff sehingga yang menggawangi kegiatan teknis BPBD pada masa awal adalah justru para relawan. Sementara untuk detail teknis tahapan pembentukan terdapat pada Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008.

Esensi Pembentukan BPBD

Dari sisi legal formal pembentukan BPBD tidak dapat ditunda dan dibantah lagi, akan tetapi juga jangan sampai pembentukan BPBD hanya berhenti pada formalitas peresmian atau pengesahan Perda. Karena faktanya itu yang terjadi saat ini di hampir seluruh Indonesia. BPBD tidak berfungsi secara maksimal karena hanya dianggap “tempat sampah” dan untuk membuang orang-orang yang sudah tidak terpakai lagi. Tingkat turn over staff dan pejabat di BPBD di seluruh Indonesia merupakan yang paling tinggi. Sehingga tidak heran bahkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah berdiri BPBD pun penanggulangan bencana tetap berjalan semrawut. Hal ini karena pembentukan BPBD hanya bertujuan untuk memenuhi aspek legal formal nya saja tidak dipersiapkan secara matang untuk memenuhi tugas esensial sebuah badan yang menanangani penanggulangan bencana.

Esensi tugas BPBD adalah koordinasi dan komando penanggulangan bencana dan merubah paradigma penanggulangan bencana dari tanggap darurat (fatalistic responsive) menjadi kesiapsiagaan (proactive preventive). Koordinasi dan Komando tidak hanya dalam tanggap darurat tetapi juga dalam kesiapsiagaan dan pemulihan. Tanggap darurat bencana hanya sebagian kecil dari upaya penanggulangan bencana yang holistik dan komprehensif. Sehingga menjadi keharusan bagi BPBD untuk memahami secara utuh konsepsi penanggulangan bencana.

Secara sederhana tugas berat yang menanti BPBD yang mudah-mudahan akan segera dibentuk di Subang adalah sebagai berikut (sesuai siklus penanggulangan bencana):

  1. Periode Kesiapsiagaan

Penelitian yang dilakukan UNDP pada tahun 2011 menunjukan bahwa setiap 1 dollar investasi yang dilaksanakan pada periode kesiapsiagaan akan mengurangi pengeluaran 7 dollar dalam tanggap darurat.

  • Penyusunan rencana kontinjensi dan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

 Ancaman bencana di Subang dimulai dari bencana yang termasuk kategori slow onset disaster seperti banjir dan sudden onset seperti gempa bumi. Untuk ancaman yang terakhir merupakan hasil penelitian mutakhir dari LIPI dan jika terjadi akan menimbulkan dampak luar biasa. Diperlukan pemetaan yang dapat menggambarkan potensi wilayah dan masyarakat yang akan terdampak bencana. Sehingga hal tersebut seharusnya juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam aspek tata kota.

  • Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat

Dalam teori kebencanaan risiko dan ancaman bencana hanya dapat dikurangi jika kapasitas setempat dalam mempersiapkan diri dan menanggapi bencana ditingkatkan. Sehingga pemerintah ataupun masyarakat tidak lagi tergopoh-gopoh dalam menghadapi bencana. Contoh klasik yang selalu dihadirkan untuk menggambarkan kisah sukses dalam penanggulangan bencana adalah kisah Jepang dan kesuksesan Jepang tersebut hanya dapat diraih dengan investasi jangka panjang tiada henti untuk mendapatkan masyarakat dan pemerintah yang memiliki daya lenting luar biasa dalam menghadapi bencana.

  • Pemetaan wilayah rawan bencana

banjir bandang cisalak 3

  1. Periode Tanggap Darurat
  • Aktifasi Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS)

Pusdalops secara sederhana dapat digambarkan sebagai one stop shopping solution dalam tanggap darurat bencana. Seluruh sumber daya disalurkan melalui pusdalops ini. Tujuannya adalah agar upaya tanggap darurat menjadi terkoordinasi dan memiliki jalur komando yang jelas.

  • Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat
  1. Periode Pemulihan

Periode ini yang sering dilupakan oleh penggiat penanggulangan bencana dan seringkali pula penyintas akan dilupakan. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor media blow up  yang hanya fokus pada tanggap darurat. Filosofi utama pada periode ini adalah build back better, segala upaya pemulihan tidak hanya untuk mengembalikan masyarakat ada kondisi semula sebelum terjadinya bencana tetapi harus pada kondisi yang lebih baik.

Usulan Tindak Lanjut

Belajar dari berbagai success story ataupun lessons learnt pembentukan BPBD di beberapa wilayah, usul yang saya dapat sampaikan untuk tindak lanjut adalah sebagai berikut:

  1. Penyusunan road map pembentukan BPBD Kabupaten Subang

Hal ini penting agar pembentukan BPBD tidak menjadi ultimate goal akan tetapi pemerintah dan masyarakat Subang yang tangguh menghadapi bencana adalah tujuan sejati dari pembentukan BPBD. Dengan road map ini juga diharapkan dapat dihindarkan bahwa pembentukan BPBD hanya sebatas memenuhi aspek legal formal. Kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan kebijakan pemerintah selanjutnya. Karena belajar dari sejarah manapun manusia tidak pernah berhasil menghadapi kekuatan alam, yang manusia bisa lakukan adalah beradaptasi pada kekuatan alam tersebut. Hasil pembangunan puluhan bahkan ratusan tahun bisa lenyap dalam hitungan jam bahkan menit akibat bencana.

  1. Peningkatan Kesadaran Pada Pemangku Kepentingan Mengenai Bencana

Momen banjir bandang di wilayah selatan Subang dapat dijadikan golden moment untuk ekspose mengenai wilayah Subang yang rawan bencana. Ekspose tersebut dapat dilakukan dengan mengundang atau mendatangi BNPB, BPBD Jawa Barat, BMKG, PVMBG, dan Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB yang memiliki data mengenai kerentanan Kabupaten Subang.

Berita Terkait: