Rembug Publik IV #SubangBARU di Patimban, Ini Kata Nelayan Pantura

KOTASUBANG.com, Subang – Jika tak ada aral melintang 2017 mendatang pelabuhan internasional Patimban segera dibangun. Tak lama lagi tentunya, hanya dalam hitungan bulan wajah Patimban akan berubah. Bagaikan gula, Patimban akan dikerubuti semut-semut “pendatang” yang datang dari berbagai arah. Lalu, bagaimana nasib penduduk aslinya? Saat ini Pemkab Subang tengah menggodok revisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Namun apakah Pemkab sudah memiliki solusi bagi masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan pelabuhan tersebut?

Karena pentingnya hal tersebut, maka rembug publik IV #SubangBARU yang diinisiasi oleh Tim Relawan Pengkaji Informasi Publik (TRPIP) diselenggarakan di kantor desa Patimban, Sabtu (21/5/2016) kemarin. Hadir dalam rembug tersebut para ketua Koperasi Mina dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

13246442_10207404504128084_3461374027178706626_o13235315_10207404505168110_6312392087977667492_o

H. Ahmad Hidayat, Ketua KUD Mina Laksana Sukasari berharap pemerintah segera berdialog dengan masyarakat yang akan terdampak pembangunan pelabuhan Patimban.

“Sebaiknya pengambil kebijakan dari pusat maupun daerah yang ikut turun berdialog mendengar aspirasi kami. Patimban akan berdampak pada ekonomi dan budaya masyarakat. Untungnya tidak ada situs budaya yang terancam, namun dampak sosialnya akan terjadi rebutan pengaruh dan kekuasan disini,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Agus ketua KUD Mina Saluyu Mulya, Legon Kulon, dirinya menunggu pemerintah untukdapat berdialog dengan mereka.

“Di suatu sisi kami setuju pembangunan pelabuhan, di sisi lain ada catatan yang harus serius diperhatikan, yaitu kemungkinan hilangnya pekerjaan para nelayan tradisional yang punya kapal kurang dari 5 GT. Jangan sampai nantinya direlokasi ke wilayah yang jauh dari profesi semula. Kami mohon yang berkepentingan segera menghadap kami sebagai warga,” Agus menegaskan.

Setuju dengan Agus, H. Tosan Ketua KUD Mina Bahari, Muara Blanakan berharap relokasi nelayan harus dilokasi yang tepat, jangan jauh dari sumber ikan.

Dasam dari KUD Mina Fajar Sidik mengungkapkan harus ada solusi dan alternatif, tidak hanya atas nama pembangunan kemudian menggusur rakyat kecil begitu saja.

“Bukan berarti kami anti pembangunan tapi tolong minimalisir dampaknya bagi masyarakat kecil, nelayan tradisional nyawa nelayan tidak ada harganya. Sebagai masukan, uang tak akan bisa menggantikan profesi dan lahan. Jangan sampai kompensasi semena-mena. Kompensasi harus dihitung dari penghasilan pertahun dikalikan sekian tahun. Kalau digantirugi tanah saja maka akan putus penghasilan petani atau nelayan ke depan. Kami juga berharap nelayan atau warga harus boleh terlibat langsung dalam penbangunan,” papar Dasam.

Sementara itu, Jaidun dari KUD Mina Rukun Jaya mengatakan salah satu desa terdekat dengan proyek pelabuhan adalah Pangarengan. Di sana menurutnya sudah muncul rumor lahan Perhutani akan ganti rugi Rp. 30 juta per hektar.

“Padahal tumpuan hidup kami di situ, kami sangat keberatan sebagai warga yang menggarap lahan Perhutani. Tolong difasilitasi, hampir semuanya berprofesi sebagai nelayan,” ungkapnya.

Sementara itu H. Fandi Ketua HNSI mengungkapkan pembanguann pelabuhan pasti akan membawa resiko dan dampak bagi nelayan.

13254661_884580558335477_6944425528576357223_o 13227387_10207404506568145_6548908363755989108_o

“Sekitar 2000-3000 hektar diperlukan untuk pelabuhan bahkan bisa berkembang hingga Blanakan. Di sini merupakan kampung nelayan, dari 1624 jiwa, 700 diantaranya adalah nelayan. Kalau digusur nanti bagaimana tolong ada kebijakan relokasi di suatu kawasan sehingga profesi nelayan tetap terjamin. Perlu dermaga yang cukup untuk menampung nelayan pindahan dari Patimban dan sekitarnya. ” katanya.

“Kami butuh kepastian, lalu lalang kapal besar akan berpengaruh pada nelayan kecil. Perlu aturan meskipun tak dijamin akan dipatuhi.” lanjutnya.

Sementara itu Gugyh Susandy, SE., MSi., relawan pendiri TRPIP‬ mengungkapkan, TRPIP akan berupaya menyambung lidah warga setempat.

“Diantaranya melalui kajian atas revisi perda RTRW, inisiasi Perda perlindungan masyarakat terdampak (affected people), kajian revisi model bisnis baru bagi koperasi dan kajian sistem perlindungan kepemilikan tanah dan model pembebasan lahan serta skim kerjasama dengan investor untuk sebesar-besarnya kemajuan Subang dan segenap rakyatnya,” jelas Gugyh.

“Intinya ketika Pelabuhan Pantimban ini jadi, jangan sampai warga Subang jadi tamu di rumah sendiri.” tegas H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Pd pendiri TRPIP lainnya.

Berita Terkait: