Presiden Jokowi Pilih Patimban Untuk Lokasi Pelabuhan Internasional

KOTASUBANG.com, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk menggeser pembangunan pelabuhan di kawasan Cilamaya, Jawa Barat ke lokasi baru di Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan tersebut nantinya akan dijadikan pelabuhan utama di wilayah Pantai Utara Jawa Barat, dan akan disulap menjadi pelabuhan ekspor-impor seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Patimban merupakan lokasi yang paling cocok untuk menggantikan Cilamaya sebagai pelabuhan internasional pertama di Provinsi Jawa Barat.

“Awalnya pelabuhan ini akan dibangun di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, namun karena pembangunan di Cilamaya bisa mengganggu potensi infrastruktur migas dan dan lainnya, oleh sebab itu dicari lokasi alternatif di luar Cilamaya. Akhirnya, ketemu di Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai lokasi yang paling sesuai,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016)

Pada rapat terbatas yang khusus membahas Rencana Pelabuhan Patimban tersebut, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mendengarkan pemaparan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang kelayakan Patimban, baik dari aspek teknis, hukum, skim pendanaannya, dan sebagainya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menuturkan, kapasitas pelabuhan tersebut diusulkan sekitar 7,5 juta TEUs (twenty foot equivalent unit) dan untuk 250 ribu kendaraan.

“Kapasitasnya itu diusulkan sekitar 7,5 juta teus plus 250 ribu mobil. Jadi ini adalah terminal kendaraan. Kalau terminal kendaraan itu kira-kira empat kali dari kapasitas kalau dalam bentuk kontainer. Karena kendaraan tidak bisa ditumpuk,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Terdapat dua hal mendesak yang secepatnya diselesaikan Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Subang didesak untuk merampungkan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan memasukan Patimban sebagai pelabuhan utama.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus merevisi Perda No 16 Tahun 2013 tentang Zonasi Wilayah Laut. (dbs)

Berita Terkait: