Sepakat!, Perda Ketenagakerjaan Harus Segera Terealisasi

KOTASUBANG.com, Subang -Menyikapi hasil riset yang dilakukan Tim Relawan Pengkaji Informasi Publik (TPRIP) yang telah diekspos di hadapan stakeholders dan masyarakat Sabtu lalu (19/9/2016) berbagai pihak sepakat mengenai pentingnya segera dibuatkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang ketenagakerjaan. (baca juga : 65 Elemen Masyarakat Hadiri Ekspos Hasil Riset TRPIP di Gedung DPRD).

Efi Nurafiah dari komisi II DPRD Subang mengungkapnya perlunya dibuatkan Perda yang didalamnya mengatur perlindungan hak perempuan. Perda itu menurut Efi diantaranya mengatur perlakuan khusus bagi ibu hamil (cuti) dan fasilitas Day Care (penitipan anak) agar anak dekat dengan ibunya.

Hal senada juga diungkapkan istri Bupati Subang sekaligus ketua Penggerak PKK Kabupaten Subang, Dewi Nirmalasari Ojang. Dirinya menyoroti hak pekerja perempuan seperti cuti haid dan cuti hamil yang belum memadai. Ia juga memandang jam kerja buruh perempuan yang kadang melebihi waktu normal bekerja. (baca juga : Kata Ibu Dewi Ojang Tentang Buruh Perempuan Subang)

12795061_10205986696326395_7241422967928363497_o

“Ini merupakan masukan untuk dipikirkan bersama untuk kemudian diatur dalam sebuah kebijakan seperti Peraturan Daerah,” ujar Dewi Nirmalasari Ojang.

Melihat berbagai permasalahan yang ada tersebut, Kadisnakertrans Subang, Kusman Yuhana, M.Si berharap DPRD Subang segera mewujudkan PERDA Ketenagakerjaan.

“Yang penting saya berharap kepada komisi IV DPRD bagaimana caranya undang-undang (PERDA) pro buruh lahir tahun 2016 ini,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut anggota komisi IV DPRD Subang Nurul Mumin mengatakan PERDA ketenagakerjaan merupakan kebutuhan regulatif yang belum ada di Kabupaten Subang.

“Informasi terakhir DPRD sudah memasukkan¬† rencana PERDA Ketenagakerjaan ke dalam Prolegda tahun 2016,” katanya.

12779068_10205986409439223_4734998263617528135_o

Ketua komisi IV Dede Warman mengungkapkan usul dimasukkannya ke dalam Prolegda ini berasal dari Komisi IV.

“Kami melihat kondisi di lapangan, permasalahan yang disuarakan buruh setiap tahun masih sama, oleh karena itu perlu diselesaikan. Perlu PERDA yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,” ujar Dede.

Sementara itu ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Oo Irtotolisi mengatakan pihaknya siap konsisten taat dan patuh pada segala ketentuan.

“Jika ada permasalahan harus kita luruskan,” katanya. (baca juga : Kuota Buruh Laki-laki dan Perempuan Harus Diatur)