Ini Usulan Nawacita Watch Untuk Menyelamatkan Bisnis Perunggasan

KOTASUBANG.com, Jakarta – Saat ini, industri perunggasan Indonesia tengah mengalami distorsi yang cukup serius sehingga memberikan dampak buruk terhadap peternakan unggas lokal. Hal ini disebabkan karena anjloknya harga daging ayam di pasaran yang hanya Rp 8.500 per kg. Anjloknya harga ayam tersebut sangat jelas merugikan para peternak lokal karena biaya pokok produksi yang dikeluarkan para peternak sangat besar yakni Rp 18.000 per kg. Dengan demikian, kerugian yang alami para peternak yakni sebesar Rp 9.500 per kg.

Direktur Eksekutif Nawacita Watch, Arifin menjelaskn anjloknya harga ayam di tingkat peternak merupakan bukti otentik bahwa eksistensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak hadir untuk memberikan jaminan harga dan pasar agar harga ayam di tingkat peternak menguntungkan. Ketidakhadiranya pemerintah ini merupakan bukti juga bahwa bisnis perunggasan dikendali penuh atau dimonopoli oleh beberapa pelaku usaha.

“Padahal bisnis di bidang industri perunggasan merupakan bisnis yang mampu mewujudkan kemandirian ekonomi di pedesaan. Bahkan bisnis perunggasan sebagai faktor penggerak kegiatan ekonomi di pedesaan seperti meningkatnya usaha budidaya jagung, terbangunanya bisnis dedak padi, dan membuka lapangan kerja,” jelas Arifin, pria yang saat ini sedang mengenyam pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sejalan dengan amanah Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, Aifin menuturkan membangun dan menyelamatkan industri perunggasan merupakan wujud penjewantahan point ke 3 dan ke-7 nawa cita. Pada point ke 3 menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sedangkan point 7 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.

“Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, industri perunggasan harus diselamatkan agar membangun ekonomi kerakyataan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” tegas Arifin.

Untuk menyelamatkan industri perunggasan, Arifin menyampaikan bahwa Nawa Cita Watch memberikan usulan sebagai langkah kongkret yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus segera menindaklanjuti perintah Presiden untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku usaha unggas yang telah terbukti melakukan kartel. Kedua, Kementerian Perdagangan harus mencabut izin usaha para perusahaan unggas pelaku kartel. Ketiga, perlunya pengendalian impor grand parent stock (GPS) atau bibit ayam indukan akan menghadapi situasi sulit, karena pasar sistem perunggasan nasional sudah mengacu kepada liberalisme.

“Hal itu tertuang pada UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan revisi dari UU No. 6 Tahun 1967, maka peran pemerintah sangat penting mengendalikan impor GPS yang saat ini dianggap berlebihan,” jelas Arifin.

Keempat, lanjut Arifin, pemerintah melalui Dewan Pangan Nasional perlu membentuk tim khusus penyelamatan industri perunggasan.  Tim khusus tersebut harus merumuskan roadmap dan business plan yang jelas dalam memajukan peternak rakyat yang sinergis dengan perusahan besar melalui pola kemitraan.

“Sinergitas peternak lokal dengan perusahaan besar ini harus dikoordinir oleh lembaga khusus yang menangani perunggasan yakni Badan Perunggasan Nasional,” sebut Arifin.

Arifin menerangkan, Badan Perunggasan Nasional ini memiliki peran strategis untuk melakukan perbaikan tata niaga dan budidaya perunggasan dari praktek monopoli perusahaan besar serta meningkatkan kualitas ayam peternak lokal sehingga mampu berdaya saing. Jika tidak ada perbaikan maka sektor perunggasan nasional kian tertekan terutama pada peternak rakyat.

“Sebab, saat pasar bebas Asean dibuka, secara otomatis peternak rakyat harus bersaing dengan peternak dari berbagai negara di Asean. Pangsa pasar PMA selama ini sudah terintegrasi mulai dari industri pakan hingga pembibitan. Lemahnya daya saing peternak rakyat karena masih terjebak dalam ekonomi biaya tinggi,” terang Arifin

Berdasarkan data Ikatan Sarjan Peternak Indonesia (ISPI), saat ini 65% daging yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari daging ayam. Selama ini Indonesia termasuk memiliki rasio konsumsi daging ayam dan telur yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, usaha perunggasan pada 2015 masih akan meningkat. Konsumsi daging dan telur ayam bisa meningkat dibanding konsumsi 2014. Potensi industri poultry di Indonesia masih akan terus tumbuh lebih tinggi. Membandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, angka konsumsi per kapita daging ayam Indonesia baru mencapai 8 kg per tahun masih di bawah Thailand 16 kg per tahun, dan Filipina 9 kg per tahun. Padahal angka pendapatan per kapita Indonesia tergolong masih lebih tinggi dari Filipina. (Rilis)