Nawa Cita Watch Desak Kemendag Berantas Mafia Unggas

KOTASUBANG.com, Jakarta – Direktur Nawa Cita Watch, Arifin mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelamatkan industri perunggasan. Yakni dengan segera mengambil langkah kongkret untuk berantas mafia yang menguasai bisnis perunggasan. Hal ini mengingat harga daging ayam saat ini sedang anjlok dari Rp 15.000 per kg menjadi Rp 8.500 per kg.

Menurut Arifin yang saat ini juga menjabat Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), bisnis di dunia perunggasan merupakan bisnis para mafia kelas tinggi atau preman yang selama ini telah merusak dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Faktanya, jelas Arifin, mengacu pada hasil penyelidikan KPPU, nilai bisnis perunggasan dari hulu ke hilir sangat fantastis yakni sekitar Rp 450 trilyun per tahun. “Nilai bisnis perunggasan ini melebihi nilai bisnis migas di Indonesia,” ungkap Arifin

Arifin menjelaskan, nilai bisnis sebesar Rp 450 trilyun tersebut sebesar 60 hingga 80 persen atau Rp 270 hingga Rp 360 trilyiun dikuasai oleh dua perusahaan raksasa yaitu Charoen Pokphand dan Japfa.

“Sedangkan 20 persen atau Rp 90 trilyun hanya dikuasai oleh 16 perusahaan unggas, diantaranya Malindo, Wonokoyo, Missouri, dan Borneo,” jelas Arifin.

Untuk itu, lanjut Arifin, pemerintah dalam hal ini Kemendag tidak boleh melakukan pembiaran apalagi menjalin hubungan mesra dengan para mafia unggas.

“Ini mengingat nilai luhur atau tujuan nawa cita yang menjadi landasan pementahan Jokowi-Jk tidak boleh diciderai atau digadaikan. Rakyat, peternak dan pelaku usaha lokal harus kita lindungi,” tegas Arifin

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan tegas meminta Kemendag agar segera mengambil langkah konstruktif guna mencegah hancurnya industri perunggasan nasional.

Ketua KPPU, Sarkawi Rauf menuturkan akhir-akhir ini industri perunggasan sedang mengalami distorsi karena jatuhnya harga Live Bird atau ayam hidup di beberapa daerah.

“Dalam kondisi harga ayam hidup di kandang peternak turun drastis menjadi kisaran Rp 8.500 hingga Rp 9.000 per kilogram hidup. Harga semula lebih kurang Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per kilogram,” tutur Sarkawi.

Oleh karena itu, Sarkawi menilai fakta ini berpotensi menimbulkan dampak yang sangat signifikan baik bagi konsumen maupun para pelaku usaha di industri perunggasan nasional.

Melihat emergensinya hal ini bagi industri perunggasan, KPPU berharap agar Kemendag dapat segera mengambil langkah konkret. Yakni salah satunya dengan mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (Rilis / foto Wikipedia)