Buruh Subang Tagih Janji Presiden Jokowi, Tolak RPP Pengupahan

KOTASUBANG.com, Subang – Pada masa kampanye Presiden tahun lalu, Jokowi pernah menanda-tangani Piagam Perjuangan Marsinah yaitu janji terhadap kaum buruh agar mendapatkan KERJA LAYAK, UPAH LAYAK dan HIDUP LAYAK. Kepada kaum buruh dijanjikan UPAH LAYAK yaitu penghargaan atas kerja yang dilakukan dan harus didukung oleh kebijakan politik yang bukan politik upah murah. Upah yang berkeadilan, termasuk memperpendek jarak perbedaan upah antara atasan dan bawahan. Penentuan upah pun harus berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Untuk mewujudkan hal itu maka dijanjikan akan dibuat UU tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU tentang Sistem Pengawasan dan Komite Pengawas Kerja, UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Revisiatas UU Ketenaga kerjaan. Semua itu diperlukan karena UU Ketenagakerjaan yang ada tidaklah melindungi UPAH Kaum Buruh dan masih menganut POLITIK UPAH MURAH.

buruh subang 3

Namun ternyata, Pemerintah RI saat ini berencana akan segera mengundangkan Peraturan Pemerintahan tentang Pengupahan yang rancangannya termuat dalam RPP Pengupahan dalam tahun ini juga. Padahal RPP Pengupahan tersebut merupakan turunan dari UU Ketenagakerjaan yang masih berpegang pada POLITIK UPAH MURAH, dan merupakan RPP yang disusun pada masa sebelum Pemerintahan Jokowi-JK.

Bila kita telisik RPP Pengupahan yang ada maka akan tampak sekali bahwa RPP tersebut hanyalah salinan dari isi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan perlindungan upah bagi kaum buruh. Dari judulnya saja sudah terang bahwa ini hanyalah RPP Pengupahan bukan RPP Perlindungan Upah sebagaimana peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Alih-alih melindungi kepentingan kaum buruh, RPP Pengupahan tersebut justru hanya untuk melindungi kepentingan modal (investasi) belaka.

Padahal selama ini jelas, selain kaum buruh membutuhkan upah layak juga membutuhkan perlindungan upah. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap pelaksanaan upah. RPP Pengupahan juga mengurangi peran Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum, khususnya Upah Minimun Sektoral. Dan juga melepaskan tanggung-jawab Pemerintah (Negara) dalam menentukan upah karena diserahkan pada pelaku pasar. Padahal saat ini posisi kaum buruh masihlah sangat lemah dibandingkan dengan posisi pengusaha.

Lebih parahnya RPP Pengupahan bahkan juga menghilangkan sanksi PIDANA PELANGGARAN UPAH. Pelanggaran Upah dan pembayaran THR yang selama ini merupakan TINDAK PIDANA, melalui RPP Pengupahan ini hanya dijadikan PELANGGARAN ADMINISTRATIF BELAKA. Oleh karena itu kami menilai bahwa RPP PENGUPAHAN tersebut hanyalah dibuat untuk kepentingan modal, bukan untuk menyelesaikan persoalan pengupahan yang selama ini dihadapi oleh kaum buruh, yaitu PERUSAHAAN seringkali tidak membayar upah, seringkali melakukan penangguhan upah, tidak membayar upah, upah yang tidak dibayar ketika PHK semena-mena sebelum putusan PHI, skorsing tidak dibayar, penurunan upah karena tunjangan dimasukkan dalam komponen upah dalam perhitungan upah minimum, dan masih banyak lagi PELANGGARAN yang dilakukan oleh PENGUSAHA. (Rahmat Saputra/ realease)