Wakil Aliansi Buruh Subang Tak Dimasukan Dewan Pengupahan, Ada Apa?

KOTASUBANG.com, Subang – Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang (ABS) sekira pukul 11.00 WIB mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi serta DPRD Kabupaten Subang, Kamis (10/9/2015). Dalam aksi tersebut mereka meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten Subang yang semula Rp 1,9 juta menjadi Rp 3,5 juta tahun depan.

“Kami mendesak agar Sistem tenaga kerja kontrak dan outsourching dihapus, Stop Union Busting, percepat Perda ketenagakerjaan yang Pro Buruh dan ada keterwakilan ABS di DEPEKAB Subang” ujar Suwira perwakilan FSPMI dari mobil komando.

“Kami juga mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Depnakertrans terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan selama ini,” kata orator lainnya Esty perwakilan dari FSP-LEM.

ABS subang buruh buruh subang ABS

Dari kantor Disnakertrans kemudian masa buruh bergerak kantor DPRD Subang. Di sana perwakilan dari mereka melakukan audiensi dengan komisi IV DPRD Subang yang dipimpin ketuanya Kosim.

“Kami menerima aspirasi yang telah disampaikan. Nanti akan dilanjutkan ke berbagai pihak terkait di DPK, maupun Pemkab Subang. Kami mendukung tuntutan buruh tetapi ada proses dan tahapan yang harus ditempuh sesuai aturan,” kata Kosim.

Setelah melakukan audiensi tersebut perwakilan para buruh bergantian mengumumkan hasil pertemuan yang dibahas kepada para buruh yang masih menunggu dihalaman gedung dewan.

subang buruh ABS “Kami sudah menyampaikan tuntutan, hari ini belum ada hasil. Pokoknya kita menuntut UMK Tahun depan bisa naik menjadi Rp 3,5 juta, itu tak bisa ditawar lagi,” kata Anang orator dari KASBI.

Sementara itu, mengenai tidak diakomodirnya keinginan ABS untuk ditempatkan di Dewan Pengupahan, Dani Afgani, perwakilan dari SPMKB mempertanyakannya.

Menurut Dani, sampai saat ini pemerintah tidak mau mengakomodir aspirasi atau kepentingan ABS yang berharap untuk bisa menempatkan perwakilannya di Dewan Pengupahan dengan alasan bahwa federasi-federasi di ABS belum cukup kuota minimal untuk duduk di Dewan Pengupahan.

“Padahal pada tahun 2013 pemerintah sempat mengakomodirnya, dan yang terjadi saat itu (ketika wakil ABS ada di Depekab)  kenaikan UMK Subang sampai angka 50%,” katanya. Ia menyayangkan kemudian wakil ABS tidak dimasukkan lagi ke Dewan Pengupahan.

“Pertanyaan nya adalah, ada apa? selama ini kami curiga akan adanya “permainan” demi upah murah di Subang,” lanjutnya.

aliansi buruh subang

Menurut Dani, dengan alasan kuota jumlah minimal untuk masuk di Dewan Pengupahan tersebut, maka seperti dimunculkanlah “skenario” agar serikat-serikat seperti ABS menjadi sangat sulit berkembang. Ketika mendirikan serikat di sebuah pabrik, yang terjadi selanjutnya adalah proses pemberangusan. Pengurus-pengurusnya atau anggota nya di PHK atau di putus kontrak. Apapun dilakukan oleh pengusaha supaya serikatnya tidak bisa berkembang dan akhirnya bubar. Meskipun tetap ada serikat-serikat baru terbentuk, namun jumlah anggota nya biasanya tidak bisa langsung banyak. Jauh jika dibandingkan dengan serikat-serikat “tertentu”, ketika terbentuk, maka “management” nya pun langsung mendaftarkan seluruh pekerja nya jadi anggota serikat tersebut. Hal inilah kenapa federasi-federasi di ABS sangat sulit berkembang dalam hal jumlah anggota.

“Mungkin satu-satunya tekanan yang bisa dilakukan ABS untuk saat ini adalah tetap turun ke Jalan, dan dalam jumlah yang akan terus makin besar,” pungkasnya.