Wagub : Lokasi Galian C Tidak Boleh Melanggar RTRW

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar tinjau lokasi galian C Ranggawulung (Foto : @Deddy_Mizwar_)

KOTASUBANG.com, Subang – Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar bersama rombongan meninjau lokasi galian C di kawasan Ranggawulung Kelurahan Cigadung Kecamatan/Kabupaten Subang yang sudah ditutup tim gabungan beberapa waktu lalu, Kamis (2/7/2015).

Pada kesempatan itu wagub mengingatkan para pengusaha jangan mentang-mentang mempunyai banyak uang, sehingga bisa seenaknya menginjak-injak aturan yang ada.

Pengusaha harus patuh aturan dan memenuhi tahapan yang sudah ditentukan, sehingga iklim usaha di Jabar ke depannya bisa lebih kondusif. Namun ditegaskan semua galian C tak berijin tak boleh beroperasi, mereka harus mengajukan dan melengkapi ijin terlebih dulu baru bisa beroperasi setelah mendapatkan ijin.

Hal itu dikatakan wagub saat meninjau lokasi penambangan di bukit ranggawulung, didampingi beberapa pejabat Pemrov Jabar di antaranya Kepala Dinas Pol PP jabar Udjwalaprana Sigit. Sedangkan dari Subang hadir pula Wakil Bupati Imas Aryumningsih beserta beberapa pejabat.

Mengenai lokasi galian C tak berijin yang sudah ditutup, wagub menegaskan, tindaklanjutnya akan dipelajari dulu dan dilakukan kaji ulang. Sebab tak semua lokasi dibolehkan dan bisa untuk penambangan, itu tergantung pada tata ruang wilayah. Demikian pula sebaliknya ada pula beberapa wilayah yang dibolehkan untuk dijadikan lokasi penambangan.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar tinjau lokasi galian C Ranggawulung (Foto : @Deddy_Mizwar_)
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar tinjau lokasi galian C Ranggawulung (Foto : @Deddy_Mizwar_)

“Kalau lokasinya disisi tata ruang tak boleh, jangan memaksakan kehendak sebaiknya dicari tempat lain yang ada dan boleh. Jadi kami akan pelajari, sebab ada aturan yang harus ditaati. Jangan sampai pelanggaran didiamkan, itu tidak boleh terjadi, dan harus ada sangsi,” katanya.

Dikatakan Dedi semua sektor termasuk dunia usaha harus ada dasar aturan maupun hukum, karena negeri ini bukan hutan rimba. Walaupun Jabar masih membutuhkan investor, tetapi ada aturan yang harus ditaati.

“Siapapun boleh menjadi pengusaha, tetapi harus mentaati aturan. Jangan hanya memikirkan segala sesuatunya bisa jadi uang. Selain itu usaha penambangan ini kontribusi, kepada PAD tak besar, tetapi dampak merusak lingkungan lebih parah,” katanya.

Dedy juga mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi. Sebaiknya ikuti dan patuhi aturan yang sudah ada. Sebab semuanya sudah jelas ada aturan yang harus ditaati.

“Warga juga jangan pesimis atau khawatir tak bisa hidup bila tempat kerjanya ditutup. Sebab banyak lokasi usaha senijin yang berijin. Jadi Jangan rugikan satu pihak, kami akan cari jalan yang win-win solution,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Subang Asep Setia Permana mengatakan proses ijin penambangan kini kewenangannya ada di provinsi Jabar. Sedangkan semua lokasi penambangan yang telah ditutup tindaklanjutnya diserahkan ke pemprov Jabar.

“Kami nantinya akan ikut aktif terus memantau lokasi penambangan yang ditutup. Nanti hasil pemantauan dilaporkan ke provinsi, dan provinsi yang akan menindaklanjut seperti apa nantinya,” ujarnya. (PR)

Artikel Terkait:

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here