Tim Gabungan Hentikan Pembangunan Pabrik Sepatu dan Galian Ilegal

KOTASUBANG.com, Subang – Satpol PP Kabupaten Subang bersama tim gabungan, didukung Ketua DPRD Subang menghentikan aktifitas pembangungan tahap 2 pabrik sepatu Taekwang di Jalan Raya Subang – Cibogo Kabupaten Subang, Kamis (25/6/2015).

Pasalnya aktifitas pembangunan pabrik tahap ke dua tersebut dinilai melanggar perda dan belum mengantongi ijin. Sebelumnya, dihari yang sama tim gabungan juga menghentikan aktifitas penambangan galian C di kawasan Ranggawulung Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang.

Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dispol PP Jabar, Polres Subang, Subden POM, POM AU, dan OPD terkait dipimpin Ketua DPRD Subang Beni Rudiono dan Kepala Satpol PP Provinsi Jabar Udjwalaprana Sigit bergerak sekitar pukul 10.00 WIB menuju daerah Ranggawulung Kelurahan Cigadung Subang. Di sana mereka menghentikan dan menutup penambangan galiac C yang tak memiliki ijin.

Setelah pentupan galian C tuntas, rombongan bergerak menuju perbatasan Kecamatan Subang Kota dan Cibogo. Disana sedang berlangsung aktifitas pembangunan tahap kedua pabrik sepatu, tepatnya di sekitar jalan Raya Subang – Cibogo. Tim meminta para pekerja menghentikan aktifitas, dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan oleh Satpol PP Subang,

“Kami sudah mengingatkan agar aktifitas pembangunan pabrik sepatu dihentikan, dan selanjutnya Senin dijadwalkan untuk melakukan berita acara terhadap berbagai pihak terkait termasuk dari pengusaha. Sebab berdasarkan laporan pembangunan pabrik tahap 2 belum mengantongi ijin,” kata Penyidik PNS Satpol PP Subang, Dadeng.

Dia mengatakan hal sama dilakukan terhadap aktifitas galian C di kawasan Rangga Wulung, pihaknya bersama tim menghentikannya karena tak memiliki ijin.

Hal sama dikatakan Kepala Satpol PP Kabupaten Subang, Asep Setia Permana. Dia mengatakan aktifitas pembangunan pabrik sepatu tahap kedua belum mengantongi ijin.

Penutupan galian C Ilegal (Foto : Sindo)

Penutupan galian C Ilegal (Foto : Sindo)

Luasnya sekitar 30 hektar, lokasinya ada di dua Desa dan satu Kelurahan. “Pabrik tahap ke dua yang sedang dibangun ada di Desa Cinangsi dan Belendung Kecamatan Cibogo, serta Kelurahan Karang Anyar Kec. Subang,” ujarnya.

Dikatakan Asep, tim gabungan menghentikan aktifitas pembangunan karena melanggar Perda No. 3 Tahun 2014 yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, pasal 134 (2). Isinya setiap orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tdk sesuai dengan izin berdasarkan RTRW Kabupaten.

Asep mengatakan aktifitas dilokasi penutupan akan terus dipantau secara rutin. Selain itu memohon pula peran aktif masyarakat untuk melapor apabila melihat ada lokasi penambangan yang sudah ditutup, ternyata buka lagi dan melakukan penambangan. Demikian pula kepada pengusaha diminta kesadarannya mentaati aturan yang berlaku.

“Kalau terbukti melakukan aktifitas lagi, bisa diberikan sanksi lebih berat lagi dan diproses pemanggilan ke tahap penyidikan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Subang,” katanya.

Dijelaskan Asep, bagi lokasi Galian C yang sudah ditutup, dan terbukti melakukan aktivitas lagi, maka akan dikenakan sanksi pidana lebih berat sesuai dengan Undang Undang Mineral & Batu Bara. Apabila membandel Sesuai UU No. 4 Thn 2009 Tentang Pertambangan Mineral & Batu Bara, Bab XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158.

“Setiap orang yang melakukan usaha penambngan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagamana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3), pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 Tahun dan denda paling banyak Sepuluh Miliar Rupiah,” ujarnya. (Pikiran Rakyat)