Diskusi Industrialisasi: Regulasi dan Kondisi Sosial Jadi Prioritas Kajian

KOTASUBANG.com, Subang – Beberapa tahun belakangan ini Subang benar-benar digempur oleh puluhan investor baik dari dalam maupun luar negeri yang mendirikan pabrik-pabrik di beberapa wilayah. Gempuran ini bukan hanya telah mengubah wajah kabupaten Subang yang terkenal lahan pertaniannya yang luas tetapi sosiokultural Kabupaten Subang juga mulai terasa terpengaruh. Mulai dari banyaknya wanita yang mengambil alih peran suami untuk bekerja, hingga adanya fenomena “tongki” di beberapa titik daerah industri. Belum lagi adanya pencemaran yang mulai terasa.

Berawal dari kegelisahan yang sama terhadap kondisi Subang memasuki era industrialisasi tersebut, Minggu (17/5/2015) digelar acara diskusi tentang kesiapan Subang memasuki era industrialisasi dan dampak yang ditimbulkannya  terhadap sosial, budaya dan lingkungan. Hadir dalam diskusi tersebut berbagai komunitas dan elemen masyarakat yang berasal dari utara hingga selatan Subang, diantaranya Facebooker Subang, HMI Subang, buruh dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam FSPMI, KASBI, SPSI-LEM, SPSI, SPMKB, Akademisi dan masyarakat lainnya.

Diskusi Publik : Siapkah Subang Hadapi Industrialisasi??

Diskusi Publik : Siapkah Subang Hadapi Industrialisasi??

Diskusi diawali dengan paparan hasil penelitian dosen STIESA, Gugyh Susandi, Msi,  tentang Analisis Dampak Industri Terhadap Daya Beli Masyarakat Kabupaten Subang. Dari hasil kajiannya tersebut ternyata diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa hubungan antara naiknya investasi di Subang dengan daya beli masyarakat tidak siginifikan atau tidak nyata.

“Justru di daerah industri seperti Purwadadi, daya beli masyarakatnya lebih rendah dari pada daerah lainnya di Subang,” ungkap Gugyh. Hal ini tentunya menjadi satu pertanyaan lain, benarkah industrialisasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Subang?

Kemudian diskusi dilanjutkan dengan sesi brain storming dari para peserta. Diskusi berjalan konstruktif, para peserta mengungkapkan berbagai fenomena terkait industrialisasi yang terjadi saat ini di sekitarnya, mengungkapkan akar masalahnya dan mencoba memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari situ kemudian muncul prioritas masalah yang kemudian akan dilakukan kajian bersama.

Salah seorang peserta, Kaka Suminta, menungkapkan bahwa yang ada di Subang saat ini adalah sunset industry, atau industri yang hampir tenggelam yang sudah ditinggalkan oleh negara lain.

“Industri seperti garmen ditu sudah ditinggalkan oleh negara lain, tapi kini begitu menjamur di Subang,” katanya.

Muashor seorang buruh asal Patok Beusi mengungkapkan Subang tidak perlu alergi dengan industri, yang terpenting menurutnya adalah peraturan yang harus ditegakkan.

42

“Misalnya dilakukan pemilihan lokasi industri yang tepat dan tidak dibangun di sawah produktif, selain itu harus bisa diperhitungkan juga kompensasi dari industri ini untuk pendidikan termasuk pertanian.” ujarnya.

Yuli Merdekawati, Lurah Cigadung juga turut berpendapat, industri yang masuk ke Subang saat ini tidak bisa ditolak akan tetapi dampak negatifnya bisa dicegah termasuk dampak terhadap sosiokultural yang berubah dari agraris menjadi industri.

“Pencegahan itu dapat dilakukan dengan regulasi yang tegas misalnya penempatan lokasi industri yang tepat dan pengelolaan limbah yang ketat,” katanya.

Sementara itu Esty, perwakilan buruh dari SPSI-LEM menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan Pemda yang terlalu membuka kran investor yang mempekerjakan industri padat karya seperti garmen.

37

“Akibatnya fenomena saat ini banyak wanita bekerja dari pagi hingga malam kehilangan kesempatan untuk mendidik anaknya. Akan bagaimana generasi Subang masa depan tanpa didikan ibunya?” ungkap Esty.

Kelvi Pratama dari HMI Subang melihat fenomena lain yang terjadi saat ini. Menurutnya anak muda saat ini kebanyakan tidak mau menjadi petani karena orangtuanya yang petani pun bingung memasarkan hasil pertaniannya ke mana. Kelvi juga menyoroti dana CSR dari tiap perusahaan yang tidak jelas arah dan manfaatnya bagi masyarakat.

Wira, perwakilan dari Aliansi Buruh Subang (ABS) juga mengatakan regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan, hal ini salah satunya yang mengatur dan melindungi dampak lingkungan dari industri.

“Selain itu menurutnya harus juga ditentukan dengan jelas zona industri atau kawasan industri, karena hal ini dampaknya akan signifikan.” kata Wira.

 Menurut Asep Milennium dari Komunitas Subang Kreatif industrialisasi pasti ada manfaatnya, namun menurutnya prosedur pendirian pabrik harus benar-benar ketat, terutama harus dengan kajian yang benar.

“Prosedur perijinan pabrik harus kompatible, analisis dampak lingkungan yang dibuat oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya, tidak cuma dampak ekonomi saja. Dan laporannya pun harus transparan dan bisa dilihat oleh publik dan melaporkan hasil analisisnya tersebut di media sehingga bisa di pertanggungjawabkan,” kata Asep.

6 5

Suhenda, salah seorang peserta lain dari Pagaden justru mempertanyakan arah pembangunan Kabupaten Subang. Menurutnya pemerintah Kabupaten saat ini bagus dikonsep, namun lemah diimplementasi. (baca juga : 27,3 % Responden Nyatakan Pemda Tidak Siap)

Peserta diskusi asal jalan Cagak, Asep Kusmana menyambut baik acara diskusi ini, menurutnya ini akan menjadi penyadaran kolektif dan informasi yang didapat dari sini harus terus disebarkan. Asep juga mengsulkan dibuatnya regulasi yang mengharuskan pengusaha Korea untuk membangun pusat kebudayaan Korea di Subang.

“Sehingga di sana bisa dilakukan cross cultular issues , diskusi seperti ini juga bisa dilakukan di sana, sehingga ada saling pengertian diantara kita dan mereka, kita juga bisa belajar dari mereka bagaimana biar jadi boss, ” ujarnya.

Febri asal BTN Ciheuleut mengungkapkan yang bisa dilakukan saat ini adalah mem-pressure pemerintah untuk menata industri di Subang (lingkungan, tenagakerja, pembagian zona dan lainnya) supaya bisa menguntungkan bagi semua orang, bukan bagi sebagian orang saja.

10 9

Regulasi yang mengatur dampak lingkungan juga diutarakan Putra dari KASBI Subang. Ia mengungkapkan fenomena di kampungnya yang kesulitan air di musim kemarau setelah banyaknya pabrik.

“Harus ada aturan pengambilan air bumi oleh industri dan control untuk pencemaran lingkungan,” jelas Putra.

Dari jalannya diskusi lebih dari 3  jam tersebut ternyata mengarah pada masalah regulasi kondisi sosial dampak industrialisasi, untuk itu selanjutnya akan dilakukan kajian tentang hal ini.

Menurut Kaka Suminta jika akan membahas regulasi, maka akan lebih baik kalau ada unsur-unsur pekerja, industri, pemerintah, akademisi, komunitas yang dilibatkan.

“Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah analisis kebijakan publik, mendesak kebijakan publik yang pro industri pertanian, mendesak transparansi daerah dan bagaimana masa depan kebijakan, ” ujar Kaka.

Tita Irama juga mengungkapkan hal penting adalah data primer, menurutnya dengan data primer inilah kita bisa memberi rekomendasi kepada pemerintah.

Peneliti LIPI, Yanu Endar Prasetyo juga mengungkapkan senjata yang paling utama adalah data.

“Sehingga langkah selanjutnya dari diskusi ini adalah melakukan kajian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Yanu.

Untuk itu dirinya akan menyiapkan kuisioner dan instrumen pendataan yang pengumpulannya dapat dilakukan secara online. Diharapkan setelah data dan informasi terkumpul akan diperoleh gambaran kondisi eksisting sosial budaya di masyarakat.

Dari hasil diskusi ini seluruh peserta sepakat untuk menindaklanjuti hasil diskusi kali ini dengan diskusi lanjutan sambil mengumpulkan data dan informasi di daerahnya masing-masing. (baca juga : Inilah Sinergitas Semua Elemen Untuk Membangun Subang)