Kejaksaan Geledah Kantor Dishutbun Subang

KOTASUBANG.com, Subang – Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Subang melakukan penggeledahan Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang, Selasa (5/5/2015).

Langkah itu dilakukan terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit mangrove, pada kegiatan penghijauan hutan mangrove tahun anggaran 2013 yang ada di Dinas Hutbun Subang.

Tim yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Subang, Anang Suhartono tersebut berjumlah sembilan orang, gabungan dari kejaksaan negeri Subang didukung tim forensik Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Selain itu tim juga mendapat mengawalan pula dari petugas kepolisian. Rombongan tiba di Kantor Dinas Hutbun Subang di kawasan Sukamelang sekitar pukul 10.00 WIB.

Setelah meminta ijin kepada kepala dinas, tim yang sudah menyebar di beberapa ruangan terpisah mulai memeriksa berbagai jenis dokumen. Selain membawa dokumen cetakan, tim mengamankan dokumen soft copy yang ada kaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan tersebut.

Pada saat meminta beberapa arsip berkas asli, Kasubag Keuangan, Dedi dan beberapa staf di Dinas Hutbun Subang menyebutkan ada di Dinas Pengelolaan Pajak Keuangan dan Aset Daerah Subang.

Setelah semua dokumen yang dibutuhkan di Dinas Hutbun terkumpul, tim bergerak ke Kantor DPPKAD Subang untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Kasipidsus saat dikonfirmasi di sela-sela pemeriksaan dokumen mengungkapkan timnya melakukan penggeledahan ke kantor Dinas Hutbun untuk melengkapi berkas maupun dokumen yang ada kaitannya dengan kasus dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan bibit mangrove, tahun anggaran 2013. Sebab penanganan kasusnya sudah masuk tahap penyidikan.

Kantor Bupati Subang

Kantor Bupati Subang

“Dari kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kami membawa sejumlah dokumen baik cetakan maupun softcopy yang ada dikomputer. Kami melanjutkan ke Kantor DPPKAD karena dari hasil klarifikasi ada beberapa dokumen disimpan di DPPKAD,” ujarnya.

Anang mengatakan dokumen yang diamankan terkait dengan penanganan perkara dugaan penyimpangan kegiatan pengadaan bibit mangrove, pada kegiatan penghijauan/penanaman mangrove tahun anggaran 2013. Sumber dananya dari APBN, dan pelaksanaan kegiatannya tahun 2013 dengan nilai anggaran Rp 750 juta.

“Jadi dalam kasus ini, diduga pihak kontraktor tak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang sudah ditentukan. Kami masih melakukan pendalaman, tapi proses tahapannya sudah masuk penyidikan. Kerugian negara juga masih dalam proses pengitungan,” katanya.

Dia pun meminta dukungan semua pihak untuk sama-sama mengawasi penuntasan kasusnya, dan berharap bisa dilaksanakan secepatnya, termasuk pula penanganan dana hibah yang sedang berlangsung dan masih dalam proses pendalaman.

Sementara Kadis Hutbun Subang, Ading Suherman membenarkan tim dari kejaksaan melakukan penggeledahan dan mengamankan berkas maupun dokumen terkait kegiatan penanaman mangrove yang sumber dananya dari APBN. Kegiatan tersebut merupakan program luncuran dari pemerintah pusat, anggaran masuk tahun 2011, dan pelaksanaannya di tahun 2013.

“Mungkin tim dari kejaksaan masih membutuhkan dokumen pendukung, sebelumnya memang sudah dilakukan pemeriksaan. Semua pihak terkait sudah dipanggil dan menjalani pemeriksaan di kejaksaan beberapa waktu lalu,” ujarnya. (PR)