Dana Desa 1 Milyar Turun, LP Koruptor Penuh ?

Diskusi Publik tentang kesiapan desa menerpakan UU Desa di Hotel Rangga Inn (23/12/2014)

KOTASUBANG.com, Subang – Diskusi publik mengenai kesiapan implementasi Undang-undang Desa digelar Rabu sore ini (24/12/2014) di Hotel Rangga Inn, Jalan Ranggawulung, Subang. Hadir dalam forum diskusi tersebut Direktur Pasundan Ekspres Moh. Fauzi sebagai penyelenggara, Ketua DPRD Beni Rudiono, Asda I Cecep Supriatin, Perwakilan dari Polres Subang, Akademisi dan masyarakat umum.

Dalam diskusi tersebut wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengungkapkan, realisasi dana untuk desa di Subang untuk tahun 2015 hanya 49.2 MIlyar dibagi untuk seluruh desa dari rencana awal 1 Milyar rupiah per desa.

“Pengelolaan dana desa ini “ruh”nya sama dengan PNPM, prinsipnya parsitipasi masyarakat, dan itu sudah jalan. Mengenai jumlah total alokasi dana desa untuk Kabupaten Subang jumlahnya tahun 2015 baru sebesar 49.2 Milyar dibagi seluruh desa. Sebenarnya saat ini saja APBD Subang sudah menganggarkan lebih dari itu, 80 Milyar malah,” katanya.

“Makanya masyarakat jangan terlalu heboh dengan dana 1 Milyar ini, khawatir nantinya implementasinya tidak sesuai harapan,” tambahnya.

Diskusi Publik tentang kesiapan desa menerpakan UU Desa di Hotel Rangga Inn (23/12/2014)
Diskusi Publik tentang kesiapan desa menerapkan UU Desa di Hotel Rangga Inn (23/12/2014)

Berdasarkan UU Desa yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2013, dana desa dikelola langsung oleh pemerintah desa, sedangkan penggunaannya diatur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Hal itu diungkapkan Asda I Cecep Supriatin.

Ia menambahkan untuk menjalankan UU desa tersebut kini Pemkab Subang tengah menunggu penetapan Raperda desa menjadi Perda oleh DPRD. perda tersebut mengatur secara detil tentang pemerintahan desa.

Sementara itu Kepala Desa Cinangsi, Cucu Irma Marantika mengaku telah siap menhimplementasikan UU desa dan mengelola dana 1 Milyar dari pusat tersebut.

“Kami harus siap mengelola dana tersebut, saya kira kalau 3 stakeholder di desa bersatu, Pemdes, LPM dan BPD bersatu maka semua akan berjalan lancar, asal masing-masing menjalankan tupoksinya dengan baik,” ujarnya.

Ketua DPRD Beni Rudiono mengungkapkan sistem, pengawasan harus diperbaiki dan Perdanya juga harus dibuat seksama.

“Jangan sampai nanti ada kades yang terjebak karena tidak faham aturan, akhirnya harus berurusan dengan hukum,” katanya.

“Jangan-jangan nanti LP Koruptor penuh, kemudian malah pada berguru sama pejabat korup yang sudah ada di LP lebih dulu,” tambahnya.

Tokoh masyarakat Kaka Suminta justru mengungkapkan ketidakbahagiannya sehubungan dengan alokasi dana 1 Milyar tiap desa ini.

“Saya sih beda dengan yang lain, justru saya tidak bahagia dengan alokasi dana tersebut, khawatirnya SDM belum siap. Nantinya akan banyak pihak-pihak tertentu yang “berseliweran” di desa,” katanya.

Lagi pula menurut Kaka, nantinya seolah-olah desa itu menjadi pertanggungjawaban akhir.

Berita Terkait: