Larangan Rapat di Hotel, Pemkab Subang Bisa Hemat Anggaran Rp 5 Miliar

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan larangan bagi para pejabat menggelar rapat di hotel-hotel maupun sewa gedung yang biayanya mahal, diyakini bisa menghemat anggaran Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2015 sekitar Rp 5 miliar.

Dana tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang lebih penting, tentunya dengan skala prioritas.

“Dampak dari larangan rapat di hotel itu, minimal tahun 2015 nanti kami bisa menghemat dana APBD Subang sekitar Rp 5 miliar,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Abdurakhman, saat di komplek Kantor Pemkab Subang, Jumat (5/12/2014).

Dia mengaku sudah meneruskan adanya larangan itu kepada para pejabat maupun pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Subang.

Abdurakhman mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, utamanya menyangkut penghematan anggaran kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti rapat-rapat pejabat.

Kantor Bupati Subang

Kantor Bupati Subang

Dana yang diperoleh dari hasil penghematan nantinya bisa diarahkan bagi kegiatan yang lebih penting, seperti perbaikan infrastruktur, buat bantuan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan maupun sektor lain yang lebih penting dan mendesak.

“Namun penghematan anggaran itu baru bisa direalisasikan mulai tahun anggaran 2015. Sebab, tahun ini masih ada rapat di hotel karena sebelumnya sudah terikat kontrak,” katanya.

Dalam rangka penghematan anggaran tersebut, lanjut Abdurakhman, pada tahun 2015 nanti semua kegiatan rapat pelaksanaannya akan dilakukan di gedung-gedung milik pemerintah. Sebab Pemkab Subang memiliki beberapa gedung cukup luas, tetapi masih perlu perbaikan gedung maupun berbagai fasilitasnya.

“Kami punya gedung PKPRI, Korpri dan Islamic Center, itu semuanya milik Pemkab. Tinggal ditambah berbagai fasilitas dan sedikit perbaikan, gedung itu bisa digunakan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, Besta Besuki saat diminta tanggapan mengungkapkan tak keberatan dengan adanya larangan rapat di hotel atau menyewa gedung milik swasta dengan biaya relatif mahal tersebut.

“Kami mendukung kebijakan itu. Apalagi, penyelenggaraan rapat di dinasnya sejauh ini tak pernah menyewa hotel berbintang atau gedung swasta yang mahal. Kalau pun harus sewa, kami pilih yang paling murah,” ujarnya. (Pikiran Rakyat)