Bupati Subang : Sesuai Aturan Rapat Penentuan KHL Dilakukan Tertutup

Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang (ABS) berdemonstrasi di depan kantor Depnakertrans Subang Meminta Penetapan UMK pada kisaran Rp. 2.4 Juta (10/11/2014)

Bupati Subang, H. Ojang Sohandi angkat bicara soal adanya tuntutan buruh Subang yang menginginkan rapat penetuan Kehidupan Hidup Layak (KHL) terbuka. Menurutnya buruh dihimbau untuk mematuhi tata tertib Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK).

Menurut Ojang Sohandi, tuntutan sejumlah serikat buruh yang menginginkan rapat penetapan KHL tersebut itu sebenarnya boleh-boleh saja. Asalkan para buruh dalam melakukan aksinya sesuai aturan yang berlaku dan jangan sampai melebihi batas waktu sesuai surat pemberitahuan yang dilayangkan pihak buruh ke pihak kepolisian.

“Menuntut itu boleh-boleh saja, asal jangan melanggar aturan yang berlaku,” kata Ojang, Selasa (11/11).

Kebebasan bersuara itu tentu boleh-boleh saja. Apalagi itu untuk kepentingan kesejahteraan buruh, namun kembali lagi kepada peraturan bahwa semuanya harus sesuai peraturan yang berlaku.

“Iya, kalau terbuka saat penetapan voting penetapan KHL menurut tartib DPK tidak boleh, berarti buruh harus mematuhinya, karena buruhkan sudah ada wakilnya. Apalagi DPK itukan dilindungi undang-undang,” tuturnya.

Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang (ABS) berdemonstrasi di depan kantor Depnakertrans Subang Meminta Penetapan UMK pada kisaran Rp. 2.4 Juta (10/11/2014)
Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang (ABS) berdemonstrasi di depan kantor Depnakertrans Subang Meminta Penetapan UMK pada kisaran Rp. 2.4 Juta (10/11/2014)

Ojang menghimbau pemerintah sudah berupaya mempasilitasi antara pihak buruh dan pengusaha untuk menyepakati tuntutan para buruh yang menginginkan upah layak. Baik pengusaha maupun buruh semuanya harus sepakat, jangan sampai ada kegaduhan.

“Buruh memiliki hak untuk menuntut, tapi semuanya harus sesuai aturan yang berlaku. Aturannya sudah jelas, pemerintah sudah berusaha,” katanya.

Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang, Kusman Yuhana menambakan bahwa tuntutan buruh yang menginginkan voting untuk menetapkan KHL oleh DPK Subang harus terbuka itu tidak mungkin karena tidak sesuai tata tertib dan undang-undang ketenaga kerjaan.

“Wakil merekakan sudah ada, jadi kalau terbuka bisa menimbulkan kegaduhan. Buruh harus percaya kepada wakil mereka. Jangan sampai ada kegaduhan akibat hal itu nantinya,” katanya.

Penentuan KHL harus sesuai ketentuan dan tidak boleh ada kegaduhan. Saat ini pihak DPK sudah melakukan survei dibeberapa pasar dan penetapan KHL tinggal menunggu waktu.

“Tenang saja, semua tuntutan buruh sedang kita perjuangkan jangan sampai ada kegaduhan akibat adanya upaya melabrak tata tertib DPK,” tuturnya.

Sebelumnya beberapa buruh Subang menuntut rapat penetuan KHL 2015 dilakukan secara terbuka. Voting yang menjadi jalan terakhir untuk memunculkan angka KHL harus disaksikan buruh, jangan sampai pihak buruh tidak diberi tahu karena akan menimbulkan kecurigaan antara pihak buruh dan wakil mereka.

“Kita inginnya terbuka, jangan sampai buruh tidak diberi tahu siapa saja yang benar-benar memperjuangkan mereka,” kata salah seorang aktivis buruh dari  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Alen.

Saat ini tutututan buruh menurutnya ingin Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 sebesar Rp2,4 juta. UMK tersebut sudah sesuai dengan KHL persi buruh dengan melihat 60 item yang menjadi acuan para buruh.

“Kita inginnya UMK 2015 naik sebasar 30 persen. Karena UMK 2014 sebesar Rp1,577 juta dinilai terlalu kecil dan tidak akan membuat buruh sejahtera,” tutupnya. (FaktaJabar)

Berita Terkait: