Pilkada Tak Langsung Menurut Bupati Ojang

Bupati Kabupaten Subang, Ojang Sohandi, menolak RUU Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah langsung menjadi melalui DPRD.

“Kalau pemilihan tidak langsung atau dipilih DPRD dipastikan tidak akan melahirkan pemimpin yang berkualitas,” ujar Ojang kepada INILAH.COM, seusai diskusi di forum diskusi wartawan Subang (FDWS) di Rumah Bata, jalan Dawuan, Minggu (14/9/2014).

Menurutnya, jika RUU Pilkada pilkada disahkan dipilih oleh DPRD, maka keterbukaan bagi setiap warga negara menjadi kepala daerah menjadi terbatasi. “Ya kalau disahkan pilkada di pilih oleh DPRD, artinya menciderai hakikat Demokrasi,” paparnya.

ojang-sohandi-memimpin-upacara-hari-kemerdekaan-ke-68

Ojang menolak pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Bahkan kata Ojang yang sebelum menjabat Bupati, dirinya hanya seorang ajudan Bupati Subang.

“Kalau bukan pemilian langsung, saya yang menjabat eselon empat tak mungkin menjadi seperti saat ini (Bupati Subang red),” ujarnya.

Untuk itu, apabila inisiator RUU itu, menilai mahalnya pemilihan langsung, maka solusinya bukan dipilih lagi oleh DPRD, tapi solusinya penyelengaraan pemilu langsung dibuat semurah mungkin, misalnya, tak perlu ada kampanye terbuka, baliho atau alat peraga kampanye dibatas.

“Kalau anggaran pilkada langsung dianggap mahal, solusinya, ya tinggal dibuat murah aja ga usah ribet-ribet,” katanya.

Apabila RUU itu disahkan, kata Ojang, pihaknya beserta kepala daerah se- Indonesia yang sempat hadir dalam pertemuan kepala daerah beberapa waktu yang lalu, akan melakukan judicial review.

“Tidak hanya saya, beberapa kepala daerah se-Indonesia pun menolak disahkan RUU tersebut,” pungkasnya. (Inilah)