Pro Kontra Rencana Pinjaman Daerah, Ini Kata Bupati Ruhimat

Bupati Ruhimat meninjau normalisasi Sungai Batangsari

KOTASUBANG.com, Subang – Rencana Pinjaman Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menuai pro kontra dan menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial.

Bagi yang mendukung Kebijakan tersebut berpendapat bahwa langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengajukan Pinjaman Daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang merupakan langkah yang tepat, karena tuntutan akan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang menjadi sesuatu yang mendesak, terlebih di Kabupaten Subang terdapat proyek strategis nasional yang sedang dibangun yaitu Pelabuhan Internasional Patimban.

Seperti Nota Pengantar yang disampaikan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang, Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, pinjaman daerah yang diajukan adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Subang yaitu pengadaan tanah lingkar subang, pelebaran jalan sekitar patimban, pembangunan ruas jalan purwadadi-pabuaran dan pengadaan lahan di subang kota.

Kembali ditegaskan oleh Bupati pada saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Lembah Sari Mas Hari Kamis, 22 Agustus 2019 dihadapan para Kepala Perangkat Daerah dan Para Camat bahwa tujuan dari pembangunan dibeberapa titik-titik strategis tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten Subang yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat subang.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bupati bahwa urgensi pinjaman daerah adalah untuk menarik Anggaran pusat dan provinsi karena sebetulnya pusat dan provinsi siap membiayai beberapa usulan pembangunan jalan yang strategis di kabupaten Subang misalnya untuk lingkar luar, akan tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan karena belum dibebaskan. Dimasa yang lalu juga terdapat beberapa lokasi pembangunan jalan yang tidak bisa direalisasikan karena permasalahan serupa. Dua hal ini juga melatarbelakangi Kebijakan Pinjaman Daerah yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan.

Sementara bagi yang kontra mempertanyakan terkait dengan skema pengembalian pinjaman daerah tersebut, karena dikhawatirkan akan menjadi beban yang akan ditanggung oleh masyarakat subang. Menanggapi hal tersebut sebetulnya telah dijelaskan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan Agenda Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada Hari Kamis 22 Agustus 2019 bahwa skema pengembalian pinjaman daerah akan diselesaikan dalam tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) Tahun kedepan.

“Momentum pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Dan lebih penting lagi bila pendapatan asli daerah belum juga bergerak sesuai dengan harapan maka pagu belanja alokasi infrastruktur yang sudah kami programkan akan kita dahulukan untuk digunakan pembayaran pinjaman daerah tersebut secara bertahap,” ujar Bupati.

Dijelaskan terpisah oleh Kepala BKAD Kabupaten Subang H. Syawal bahwa mekanisme Pinjaman Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut proses realisasi pinjaman daerah cukuplah Panjang, karena selain harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Subang juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tentunya kita berharap kebijakan Pinjaman Daerah tersebut harus-benar didasarkan kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi seluruh program Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjadi aspek penting yang tidak bisa dipisahkan.