Diskusi Madesu, Mahasiswa dan Aktivis Muda Subang Bergerak Bersama

KOTASUBANG.com, Subang – Gerakan mahasiswa dan aktivis muda Subang kembali berdenyut, hal itu tampak dari diskusi bertajuk Madesu yang diikuti cukup banyak peserta yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa,  Sabtu (14/7/2019) di aula gedung KORPRI, jalan Otto Iskandardinata Subang.

Ketua GPII Oky Apriadi yang menginisiasi acara tersebut awalnya pesimis jumlah peserta yang menghadiri diskusi tersebut, namun ternyata diluar dugaan peserta cukup banyak.

“Ini tandanya generasi muda Subang masih peduli dengan kondisi Subang saat ini,” ujarnya.

Pada diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Aktivis Muda Subang tersebut para peserta diskusi menyampaikan ide gagasan dan pendapatnya masing-masing.

Oky menyoroti terkait penempatan pejabat Pemkab Subang dirinya berharap adanya open bidding yang prosesnya transparan.

“Silahkan pemerintah menempatkan pejabat, tapi minimal open biddingnya terbuka, kemudian nilai hasil open bidding disampaikan, sedangkan saat ini saya kira belum terbuka artinya pemerintah jangan melakukan kebohongan publik,” tegasnya.

Kelvie Pratama dari SAPMA Pemuda Pancasila mempertanyakan sinkronisasi yang  telah dilaksanakan oleh tim TOS dan pemerintah dalam mengaktulisasikan 9 Program Jawara oleh dinas-dinasnya kemudian kecamatan dan desa.

“Untuk itu saya juga berharap posisi di setiap lini pemerintahan diisi orang tepat karena kasihan pemerintahannya ketika diisi dengan orang yang tidak tepat. Fungsi kita mendorong jalannya pemerintah agar sesuai treknya jangan disalahgunakan untuk urusan politik.,” ujarnya.

Terkait dokumen TOS Asep Diki Hendarsah dari Sawala mempertanyakan tidak dibahasnya soal kepemudaan secara khusus dalam dokumen TOS tersebut.

Dirinya juga menyoroti industrialisasi yang terjadi saat ini, yang ternyata belum menyelesaikan masalah pengangguran, dan menyisakan berbagai masalah seperti angka kecelakaan di jalur industri, dampak sosial seperti meningkatnya perceraian, adanya penyakit masyarakat, masalah air bersih dan lainnya.

“Kita tidak menolak industri, namun harus ada dampak postifnya, minimal PAD meningkat dan masyarakat tidak menganggur,” katanya.

Diki juga mempertanyakan kinerja BUMD milik Pemkab Subang. Pemkab juga harus adil ketika mendorong BUMdes dan transparansi anggaran di desa, sementara di Pemkab sendiri tidak terpasang papan informasi rincian anggaran seperti di desa-desa.

Adam  dari STAI Miftahul Huda, mengungkapkan kondisi  masyarakat pantura yang terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban. Adam berharap adanya konsep pendidikan yang disesuaikan dengan adanya Pelabuhan Patimban. Selain itu  masalah infrastruktur juga harus diutamakan karena terkait akses ekonomi.

Sementara itu Iing Irwansyah menyoroti masalah pendidikan di Kabupaten Subang yang masih miris. Masih ditemukan sekolah yang tidak layak baik itu sarana prasarana maupun jumlah pendidiknya, ini berdampak pada  IPM Kabupaten Subang yang masih rendah

“Harapan saya bisa mendorong Pemkab Subang untuk benar-benar menggratiskan sekolah,” katanya.

Peserta lainnya, Yuga, menyoroti banyaknya warga Subang yang tidak bisa bekerja di perusahaan yang berada di wilayahnya sendiri. Masalahnya kata Yuga adalah daya saing SDM Subangnya sendiri yang kurang mampu bersaing dengan pendatang. Hal ini juga terkait dengan pendidikan di Kabupaten Subang.

“Saya pernah melaporkan kepada Kadisdik terkait keadaan salah satu sekolah yang kondisi gedungnya memprihatinkan, 2 rombel gunakan satu ruang, pak Kadis kaget mendengar (informasi) itu. Ini kan tidak wajar Kadis tidak tahu, padahal harusnya sekolah kan mengirim profil sekolah secara berkala kepada dinas,” ungkapnya.

Ita Hidayat dari STIESA, juga menyampaikan masalah pendidikan yaitu banyaknya masyarakat yang anaknya sulit masuk ke sekolah pilihan karena sitem zonasi.

“Kalau pemerintah sudah menurunkan kebijakan pasti sudah dikaji postifnya, namun untuk saat ini perlu pertimbangan, saya lihat masih ada permasalahan, menyebabkan siswa mundur motivasi karena tidak bisa bersekolah ke favorit,” ujarnya.

Zidan AlFauzan dari STMIK mengeluhkan sistem pendidikan di kampus dimana organisasi ekstra kampus tidak bisa masuk ke kampus, padahal di UU Dikti katanya, organisasi luar kampus bisa masuk ke perguruan tinggi.

“Apakah memang di Subang tidak diperbolehkan atau bagaimana?,” ujarnya.

Rahmat Kurniawan dari UNSUB  mengungkapkan keluhan petani soal harga pupuk yang sangat mahal.

“Saya juga berharap ketika Wabup menginstruksikan penanganan kekeringan lahan pertaninan bukan hanya wacana tapi harus ditindaklanjuti, ini urgent, petani lebih banyak modal daripada untung,” katanya.

Mahasiswa STIESA Putri Elnabila menyoroti banyaknya dampak negatif industri, dirinya mempertanyakan apakah regulasi yang tidak ada atau bagaimana.

Ketua HMI Aris Munandar, mengungkapkan bahwa mahasiswa harus jadi sosial kontrol. Turun aksi  adalah wajar, yang tidak wajar ribut tidak melakukan apa-apa. Dirinya juga mengungkapkan carut marut sistem zonasi penerimaan siswa baru.

“Sekarang bagaimana lebih mengutamakan jalur prestasi atau zonasi ?, sementara itu terkait hal ini banyak keluar Surat Keterangan Domisili (SKD bodong), ini sudah porno, sudah keliahatan buruknya dunia pendidikan Subang. Bupati harusnya panggil Kadispemdes agar desa tidak mudah mengeluarkan SKD,” tegasnya.

Muklis, mahasiswa UPI Bandung justru menyoroti semangat generasi muda Subang yang menurutnya banyak yang apatis terhadap daerahnya sendiri. Karenanya dirinya datang untuk berdiskusi bersama pemuda Subang yang mau bergerak.

“Tujuan jangka pendek saya ingin merubah paradigma teman-teman asli Subang agar mereka mau bergerak kembali di Subang. Kalau anak mudanya ga mau bergerak bagaimana Subangnya bisa maju,” ujar Muklis.

Mahasiswa S2 Ilmu Politik UNPAD, Arif Regar Setiawan Pamungkas, mengungkapkan banyak investor yang mau berkecimpung di Subang dan program dari kementerian untuk pembangunan Kabupaten Subang, namun dirinya mengatakan banyak yang mengeluh karena banyaknya oknum birokrasi dan LSM di Subang.

Rizal Mahasiswa UNSUB, mengatakan harus adanya kebijakan pemerintah atau siapapun yang mengatur agar warga lokal bisa mudah masuk kerjanya sehingga mengurangi pengangguran.

Tehan dari PMII mengapresiasi kegiatan diskusi ini meskipun kata Tehan seharusnya kegiatan seperti ini terwadahi oleh KNPI.

“Jangan sampai gerakan kepemudaan tidak ada di Subang. Mari kita bergerak bersama-sama kita bentuk realita dan berjalan ke akarnya,” tandasnya.

Muhammad Fahmi Fahsya dari GPII menyambut baik adanya diskusi Madesu ini untuk mengemukakan kegelisahan kita terhadap Subang dan sebagai kontrol kebijakan peemrintah. Fasya berharap diskusi ini terus berlanjut dengan mendatangkan para ahli dan pihak terkait. Mengenai Madesu dirinya mengatakan tergantung persepsi masing-masing,  optimis atau pesimis.

“Jika kita optimis masa depan Subang, berarti kita dorong pemerintah dengan mengontrol kebijakan pemerintah itu sendiri, kita kuatkan barisan kita. Saya tetap optimis masa depan Subang, jika tata kelola pemerintah dan penyampaian progran ke bawah tuntas apalagi permasalahan birokrasi. Siapapun pemimpinnya, jika tidak tegas terhadap birokrasi tidak akan maju,” katanya.

Fasya juga menyinggung tidak adanya program pembinaan organisasi kepemudaan dalam dokumen TOS. Ia juga melihat program kota literasi yang terdapat dalam dokumen TOS hanya sampai wacana.

Willy Alfian, mahasiswa UNSUB / anggota SAPMA Pemuda Pancasila mengungkapkan, masalah infrastruktur terutama jalan sebagai akses ekonomi yang rusak dimana-mana. Ia juga mengungkapkan sulitnya masuk ke perusahaan yang ada di Subang yang diperparah dengan adanya oknum yang melakukan pungutan liar kepada para pencari kerja.

Pemuda lainnya, Suud mengatakan Madesu jangan diangap pesimis, diawali dari generasi muda yang peduli mudah-mudahan Subang lebih maju berkembang lebih baik.

“Kedepan semoga teman-teman yang akan memimpin kabupaten Subang, tetap optimis membangun kabupaten Subang,” katanya.

Suud juga mengusulkan untuk mendiskusikan dan mengkritisi RPJMD Subang.

RPJMD juga disinggung oleh Kemal Indra, ia juga mengajak untuk membedah RPJMD Subang yang telah dibuat. Kemal juga mempertanyakan perihal penghargaan yang diterima Bupati Subang Ruhimat beberapa waktu lalu padahal Ruhimat baru saja dilantik.

Teguh Ibnu Nuryana dari SAPMA Pemuda Pancasila juga mengungkapkan setidaknya ada 3 permasalahan yang sering di dengungkan oleh masyarakat Subang golongan kelas menengah ke bawah yaitu; Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.

“Siapa yang akan menjalankan ide-ide Bupati dan Wakil Bupati Subang yang sudah tertuang dalam program 9 jawara? Ya, tentunya para kepala dinas. Permasalahan yang sering di dengungkan masyarakat kelas menengah ke bawah dan yang sudah tertuang dalam 9 program jawara akan dapat terealisasi apabila dalam rotasi mutasi, pejabat yang dipercaya mengisi jabatan harus dipastikan dapat mengimplementasikan apa yang menjadi ide-ide Bupati dan Wakil Bupati Subang. Artinya yang di butuhkan saat ini adalah pejabat yang profesional, punya integritas dan loyalitas,” ungkapnya.

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Wisnu Setia Ramdani juga mengatakan penempatan birokrasi menjadi pangkal dari berbagai masalah yang ada di Kabupaten Subang seperti yang diungkapkan para peserta diskusi.

“Program-program pemerintahan Jimat Akur mungkin sudah bagus, namun hal itu tidak akan terwujud jika pemilihan pejabat tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,” ujarnya.

Selain banyak menyoroti birokrasi, diskusi tersebut banyak menyinggung terkait pendidikan, ketenagakerjaan atau industrialisasi dan infrastruktur. Diskusi lanjutan akan diselenggarakan akhir pekan ini.

Puluhan aktivis yang ahdir dalam diskusi pertama berasal dari GPII, SAPMA, Pemuda Pancasila, HMI, PMII, Sawala, Mahasiswa STMIK, STIESA, UNSUB, STAI Miftahul Huda, UPI, UNPAD, pemuda dari berbagai daerah dan beragai elemen lainnya.