Guru PAUD Subang Menggugat !, Gelar Aksi Doa Bersama dan Kumpulkan Koin Rp.1000,-

Ribuan GURU PAUD Kabupaten Subang berkumpul di GOR Gotong Royong Subang menuntuk kesetaraan status di MK (Foto ; Eva Yulyanti)

KOTASUBANG.com, Subang – Ribuan Guru PAUD Se-Kabupaten Subang yang tergabung dalam HIMPAUDI hari ini, Senin (4/2/2019) melakukan aksi doa bersama dan gerakan pengumpulan koin Rp. 1000,- untuk keberhasilan perjuangan menuntut kesetaraan guru formal dan non formal di Mahkamah Konstitusi.

Acara tersebut di gelar di GOR Gotong Royong Kabupaten Subang dihadiri oleh  Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, S.Si, MM, Kepala Disdikbud Subang H. E. Kusdinar, tamu undangan, serta ribuan guru PAUD.

Pada kesempatan tersebut terkumpul koin sebanyak Rp. 9.168.500,- . Ketua PD HIMPAUDI Kabupaten Subang, H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Pd mengatakan dana tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada HIMPAUDI Pusat sebagai dana perjuangan.

H. Ade Mulyana dalam sambutannya mengatakan perkembangan otak anak 80 persen terjadi pada usia 0 -6 tahun, karenanya jika ingin generasinya maju maka harus serius terhadap pendidikan anak usia dini. H. Ade Mulyana mengungkapkan tak ada kulitas pendidikan yang baik tanpa dibarengi dengan kualitas gurunya, kesejahteraan gurunya, dan sarana prasarana yang baik dengan alokasi anggaran dari pemerintah.

“Saat ini walapun menghadapi berbagai kesulitan kita semua tetap berjuang untuk PAUD. Kami tetap bekerja dalam kondisi apapun. 30,000 anak generasi Subang saat ini didik oleh kami,” katanya.

H. Ade Mulyana juga menjelaskan, dalam  5 (lima) produk hukum negara, antara PAUD Formal dan PAUD Non Formal mempunyai kesetaraan, memenuhi unsur keadilan dan mendapatkan kepastian hukum yang sama. Kelima produk hukum tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang standar nasional pendidikan anak usia dini, Permendikbud No. 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 PAUD, Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD dan Permendikbud No. 13 Tahun 2018, tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD dan PNF.

Namun ternyata kata H. Ade Mulyana,  yang diakui sebagai guru oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya guru PAUS Formal saja. Sedangkan pendidik PAUD non formal tidak diakui sebagai guru.

“Karenanya hari ini HIMPAUDI menggugat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kita ingin hapuskan diskriminasi dan menuntut keadilan. Hargai kami, hargai perjuangan kami sebagai guru,” tegasnya disambut riuh tepuk tangan ribuan guru PAUD.

Wakil Bupati Subang, salam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah pihaknya memohon maaf belum bisa memberikan penghargaan yang lebih bagi para guru PAUD non formal di Kabupaten Subang.

“Saya titip kepada para bunda agar terus memberikan pendidikan yang baik bagi para anak didiknya, sehingga kedepannya mampu menjadi anak yang berakhlak baik. Saya apresiasi kepada HIMPAUDI yang telah melakukan aksinya dengan cara yang baik, elegan dan penuh rasa tanggung jawab. Saya harapkan agar kesetaraan antara guru formal dan non formal secepatnya terkabulkan,” katanya.

Acara tersebut ditutup dengan tausiyan dan doa bersama dipimpin oleh ustad Dai Fauziana Ridwan atau dikenal dengan nama Dai Aji MNC.