2 Desa di Subang Raih Penghargaan Desa Sadar Hukum 2018

KOTASUBANG.com, Subang –  Dua Desa di Kabupaten Subang meraih penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2018. Kedua desa tersebut adalah Desa Lengkong dan Desa Kalijati Timur. Penghargan tersebut diterima di Gedung Sate Bandung oleh Plt. Bupati Subang H. Ating Rusnatim, SE, dalam kegiatan Pemberian Penghargaan dan Peresmian Desa /Kelurahan Sadar Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award  Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Kamis (25/10/2018).

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Yasonna Laoly didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh Desa / Kelurahan yang menerima penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2018.

“Semoga apa yang  terima penghargaan hari ini bisa menjadi lebih semangat lagi untuk mengajak Desa / Kelurahan lainnya menjadi lebih taat dan sadar hukum,” katanya.

Penetapan Desa sadar hukum terdiri dari 4 dimensi diantaranya dimensi akses informasi 20%, dimensi implementasi 40%, dimensi keadilan 20% dan dimensi demokrasi regulasi 20%.

Provinsi Jawa Barat memiliki Desa dan Kelurahan sadar hukum terbanyak Se-Indonesia dengan total 2.482 Desa dan Kelurahan sadar hukum yang telah di tetapkan, terdiri dari 2.029 Desa dan 453 Kelurahan. Khusus di tahun 2018 sebanyak 147 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum, yang terdiri dari 120 Desa dan 27 Kelurahan sadar hukum.

“Atas nama Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham yang terus-menerus membimbing Provinsi Jabar, sehingga makin banyak desa sadar hukum di Jabar. Tentu saja sadar hukum dalam arti yang sangat luas, ketika masyarakat menyadari melaksanakan hukum-hukum di negeri kita dan kemudian tidak melanggarnya, itu juga bagian dari sadar hukum,” lanjut Ridwan Kamil.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly menyampaikan selamat kepada seluruh para Bupati, para Walikota dan Kepala Desa Jawa Barat yang mendapatkan pengharagaan sebagai Desa Sadar Hukum. Menurutnya, tidak mudah meraih predikat Desa Sadar Hukum. Sebab, untuk meraihnya harus memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan yang sangat ketat.

“Jadi mohon kepada  Bupati, Walikota, Camat, Kades dan Lurah jangan berbangga diri terus tetapi harus bisa menjaga paling tidak kriteria itu tetap bisa berlangsung selamanya. Tentu saja jangan sampai kami cabut karena tidak dapat memenuhi kriteria,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Se Jawa Barat / yang mewakili, Kepala Desa Se Jawa Barat/ yang mewakili.

Berita Terkait: