Guru Honorer Curhat pada Diskusi yang Digelar Pemuda Pancasila Subang

MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Subang menggelar diskusi dengan tema ‘Menyoal Nasib Guru Honorer Kabupaten Subang’ di Sekretariat MPC PP Kabupaten Subang, Jl. Darmodiharjo, Keluarahan Sukamelang, Subang, Selasa (25/9/2018).

Diskusi dihadiri oleh perwakilan guru honorer yang tersebar di 30 Kecamatan di Kabupaten Subang. Adapun untuk narasumber yang hadir diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang H. Suwarna Murdias, dan Kabid Pengadaan BKPSDM Subang Eza Zaiton.

Selain itu terlihat hadir juga Kasubag Keuangan Disdikbud Tita Terista, dan Kasubid Bidang Pengdaan BKPSDM Trisna. Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut adalah Kabid Litbang MPC Pemuda Pancasila H. Ade Mulyana.

Kegiatan diskusi dibuka secara langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang H. Endang Kosasih. Dalam sambutannya beliau mengatakan, semoga dengan diadakannya diskusi ini para guru honorer dapat memahami bagaimana nasib mereka saat ini

“Perjuangkan nasib bapak dan ibu semuanya. Kami sebagai Pemuda Pancasila hanya bisa peduli, kami tidak punya kapasitas apa-apa. Tapi kita harus bahu membahu, membantu sesama,” kata H. Endang Kosasih.

Kadisdikbud Kabupaten Subang H. Suwarna Murdias, dalam kesempatan itu sangat mengappresiasi apa yang dilakukan oleh MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang. karena telah ikut peduli terhadap dunia pendidikan.

“Kita apresiasi, Pemuda Pancasila sudah ikut peduli terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Artinya ini sebuah persoalan yang tidak harus digemgam sendiri,” katanya.

Dinas secara kelembagaan, menurut Suwarna akan terus mempasilitasi dan mengakomodir semua aspirasi dari semua guru honorer di Kabupaten Subang. “Banyak persoalan yang belum tuntas, maka dari itu kita harus berjuang bersama-sama,” katanya.

Kabid Pengadaan BKPSDM Subang Eza Zaiton dalam kesempatan itu menyampaikan aturan baru soal ASN. Untuk pendaftaran CPNS 2018 saja misalnya untuk mereka yang berumur diatas 35 tahun dipastikan tidak lolos.

“Ada Permenpan dan RB no 36 tahun 2018 dam Undang undang nomor 5 tahun 2014. Isinya memang memberatkan para honorer yang memang memiliki usia sudah diatas 35 tahun,” katanya.

Dalam diskusi beberapa pertanyaan dilontarkan oleh para peserta yang semuanya merupakan guru honorer. Mereka mempertanyakan hak-hak mereka sebagai honorer yang seperti tidak dianggap oleh negara.

Diakhir diskusi para guru honorer menyampaikan permohonan kepada MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang untuk mengadvokasi para honorer dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Para honorer yang meminta bantuan advokasi itu diantaranya honorer dari Forum Honorer K2 (FHK2) dan Forum Honorer Non K2 (FHNK2). Permohonan dalam bentuk surat tersebut langsung ditandatangani oleh ketua masing-masing.

Ada bebrapa poin yang disampaikan oleh masing-masing ketua forum guru honorer dalam surat bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang itu.

Seperti FHK2 mereka menyampaikan 5 poin permohonan bantuan dengan dibubuhi tandatangan Ketua FTHK2 PGRI Kabupaten Subang Ade Nurhidyat. FHK2 meminta bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila untuk:

  1. Mendesak kepada Pemda Kabupaten Subang (bupati) agar mengelurakan SK Tenaga Honorer
  2. Mendesak eksekutif, legislatif Kabupaten Subang agar mengalokasikan anggaran BOSDA untuk seluruh Tenaga Honorer dan ditingkatkan sesuai kapasitas anggaran
  3. Disdik Kabupaten Subang agar melakukan verfisikasi data honorer dengan benar sesuai fakta di lapangan
  4. Mendesak BKPSDM Subang agar data honorer kategori 2yang akan diterima PNS tahun 2018 di Kabupaten Subang dibuka secara transparan dan sesuai fakta di lapangan
  5. Mendesak Pemerintah Pusat agar honorer usaia diatas 35 tahun diterima P3K tanpa test.

Selanjutnya FHNK2 juga menyamoaikan 4 poin permohonan bantuan advokasi kepada MPC Pemuda Pancasila. Permohonan langsung ditandatangani oleh Ketua FHNK2 PGRI Subang Eka Sandi Nugraha. HHNK2 meminta bantuan kepada MPC Pemuda Pancasila untuk:

  1. Mendesak kepada Pemerintah Daerah (bupati) untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang Tenaga Honorer
  2. Mendesak kepada Pemerintah Daerah (eksekutif, DPRD dan SKPD/Disdik) untuk mengalokasikan anggaran BOSDA bagi seluruh Tenaga Honorer Kabupaten Subang, serta ditingkatkan sesuai kapasitas anggaran
  3. Mendesak kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang agar melakukan verifikasi data honorer sesuai dengan fakta di lapangan
  4. Mendesak kepada seksekutif. legislatif kabupaten Subang agar mengeluarkan surat rekomendasi/usulan kepada pemerintah pusat agar honorer yang usia diatas 35 tahun diangkat P3K tanpa test.

Berita Terkait: