Keluarga Bupati Subang Mengadu ke DPR RI

eep hidayat subangKeluarga Bupati (non aktif) Kabupaten Subang, Eep Hidayat mengadu ke DPR RI dan diterima oleh anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir. Dalam pengaduannya keluarga yang diwakili oleh putranya, Irman Hidayat menegaskan jika ayahnya tersebut terbukti bersih dan tak bersalah. Oleh karena itu pihak keluarga menuntut keadilan kepada DPR RI agar masalah ini bisa diluruskan, dan mendapat perhatian Komisi III DPR RI.

Menurut Nudirman, Eep Hidayat selaku bupati Subang semula menerbitkan Perda No.973 tanggal 12 September 2005 tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), tapi kemudian dipermasalahkan dan diputus bersalah oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Kalau soal Perda atau peraturan pemerintah (PP) itu wewenangnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), bukan Pengadilan Negeri (PN). Ini aneh, sudah kasasi dan dikabulkan, tapi Jaksa mengajukan kasasi lagi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan,” kata Nudirman Munir pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/9/2013).

Menurut Nudirman Munir, soal Perda PBB tersebut bukan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tak bisa dimasukkan ke dalam pasal korupsi. “Kalau mau protes terhadap Perda PBB itu jika dianggap merugikan masyarakat bisa diadukan ke PT TUN. Sebab, kalau Perda itu bisa membawa pejabat daerah masuk penjara, maka tak akan ada pejabat daerah yang berani membuat keputusan,” tambah politisi Golkar ini. (PR)