Ahli Hukum Pidana : Penyebar Isu Ijazah Imas Palsu Bisa Dijerat Pencemaran Nama Baik

KOTASUBANG.com, Subang – Ahli hukum pidana yang juga dosen fakultas hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Hasbullah, angkat bicara terkait putusan praperadilan yang membatalkan SP3 terhadap kasus dugaan ijazah palsu Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih. Dalam press realese yang berjudul “Jangan Mengakali Hukum untuk Menzholimi Ibu Imas” menyatakan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, merupakan keputusan penghentian yang final dan mengikat secara hukum.

Menurutnya, secara fakta terhadap kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh ibu Hj. Imas telah dilakukan mekanisme sesuai dengan KUHAP yaitu penyidikan dan penyelidikan. Dalam prosesnya, sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah untuk mencari bukti-bukti dan alat bukti apakah memang benar sudah terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah.

Proses tersebut sudah dilakukan oleh Polda Jabar yang kemudian pada akhirnya Polda menyatakan bahwa peristiwa hukum dugaan pelaporan adanya suatu ijazah palsu yang dilakukan oleh ibu Hj. Imas bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Di dalam putusan tersebut alasan kenapa kasus tersebut dihentikan adalah karena peristiwa hukumnya bukan merupakan suatu peristiwa hukum pidana.

“Ini penting, sehingga ketika ada seseorang dituduh melakukan suatu tindakan pidana namun dalam proses pembuktiannya atau dalam proses penyidikannya bukan merupakan suatu tindak pidana atau Geen straf zonder schuld maka secara hukum penyidikannya harus dihentikan karena ini menyangkut hak azasi seseorang.” katanya.

Terkait putusan praperadilan yang telah dikabulkan, Hasbullah mengatakan putusan praperadilan tidak sama sekali menyentuh substansi pokok perkaranya, tidak menyentuh sama sekali bahwa ini merupakan perbuatan pidana atau bukan. Yang hanya dikaji hanyalah mengenai prosedural.

“Ketika kita melihat putusan praperadilan di PN Bandung, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa prosedural pemeriksaan saksinya yang tidak tepat, kemudian tidak masuk tanggal, namun dalam pertimbangannya tidak sama sekali menyatakan bahwa ada dugaan pidana yang dilakukan oleh ibu Imas,” katanya.

“Sehingga apa? karena kita negara hukum, kita jalankan putusan pengadilan namun harus dipersepsi secara benar, secara hukum. Apa itu? diperbaharui pemeriksaan saksinya, kemudian diperbaharui tanggal-tanggal di dalam SP3-nya, tapi tetap bahwa perkara ini bukan merupakan suatu peristiwa hukum pidana, sehingga  polisi bisa mengeluarkan SP3 dengan mengkoreksi prosedural yang tadi telah dilakukan,” jelas Hasbullah.

“Ketika itu sudah dikoreksi, maka sudah selesai. Jadi praperadilan tidak ada hubungannya yang menyatakan bahwa bu Imas melakukan pemalsuan ijazah,” tegasnya.

Dalam hubungannya dengan pesta demokrasi Pilkada di Subang, hasil praperadilan ini sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak menghalangi hak politik Hj. Imas Aryumningsih untuk mengikuti Pilkada.

“Putusan praperadilan tidak sama sekali menyatakan Ibu Hj. Imas melakukan perbuatan Ijazah palsu, sehingga isu-isu yang menyatakan Ibu Hj. Imas telah melakukan ijazah palsu adalah tidak benar dan bisa merupakan tindak pidana pencemaran nama baik,” katanya.

“Bahwa isu-isu ini harus segera diredam oleh kepolisian dan mencari tahu dan melakukan suatu proses pencemaran nama baik jika ada pihak-pihak yang terus melanjutkan isu-isu dengan mencemarkan atau mendiskreditkan ibu Hj. Imas yang diframe sebagi pemalsu ijazah,”lanjutnya.

“Dalam pasal 100 Peraturan KPU menyatakan kalau ada aduan mengenai ijazah yang tidak benar, proses kepada yang berwenang dan tunggu sampai putusan pengadilan. Jadi pihak KPU tidak salah sama sekali, tidak melanggar. Karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pemalsuan ijazah. Bahkan pihak yang berwenangpun tidak ada yang menyatakan atau menduga adanya suatu pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh ibu Imas,” ujar Hasbullah.

Berita Terkait: