Selain Pelabuhan, Akan Dibangun Kota Baru Patimban 10 Ribu Hektare

KOTASUBANG.com, Subang – Tahun ini pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban tahap pertama akan mulai dilaksanakan. Seiring dengan pembangunannya, wajah Subang bagian utara akan berubah signifikan. Karena, selain pembangunan Pelabuhan, ribuan hektar daerah sekitarnya akan dibangun berbagai fasilitas penunjang yang masuk dalam Kawasan Srtategis Kabupaten (KSK) yang disebut Kota Baru Patimban.

Nantinya berbagai fasilitas penunjang pelabuhan akan dibangun di kota ini termasuk perumahan, apartemen, hotel, rumah sakit, pusat pendidikan, hingga pusat perbelanjaan dan beberapa item lainnya. Tak tanggung-tanggung Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Subang menyebut luas kota baru Patimban tersebut rencananya akan mencaplok lahan sekitar 10 ribu hektare yang mencakup 11 desa di  Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan, Pusakajaya, Legonkulon dan Sukasari.

(Baca juga : Dapat Pinjaman 14.2 Trilyun dari Jepang Pelabuahn Patimban Mulai Dibangun April 2018)

Selain pembangunan kota baru, di daerah penunjang pelabuhan juga akan dibangun kawasan industri baru. Dimana kawasan Pelabuhan, Kota Baru Patimban dan Kawasan industri ini nantinya akan terhubung dengan akses jalan tol Cipali dan stasiun kereta api Pagaden.

Untuk kelancaran pembangunan Pelabuhan Patimban seperti yang tertuang dalam PP No 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Revisi Atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang tahun 2011-2031, itu telah disahkan dalam sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan pada Rabu lalu (3/1/2018).

Sementara itu Ekonom yang juga Ketua LPPM STIESA Gugyh Susandy mengatakan dengan dibangunnya pelabuhan Patimban ini  Pemkab Subang harus memperkuat perannya. Salah satunya dengan membuat Perda khusus mengenai pelabuhan Patimban. Perda ini dapat menjadi kunci masuk dan dasar yang kuat Pemkab Subang bergerak demi kepentingan masyarakat. Menurut gugyh, Perda mengenai perlindungan masyarakat terdampak itu sangat penting. Kalau tidak ada aturan itu, sulit Pemkab dan DPRD untuk bergerak. Posisi Subang harus kuat, harus punya nilai. Perda ini bisa menjadi dasar ketika kita ada keinginan terhadap pemerintah pusat mengenai pelabuhan ini.

Pemkab Subang juga harus membuat masterplan untuk kawasan penunjang pelabuhan Patimban. Jangan sampai pembangunan di kawasan penunjang semrawut. Pemkab Subang, kata Gugyh, harus berinvestasi di sana, jangan hanya menjadi penonton. Pemkab Subang dan DPRD harus menyikapi dengan serius melalui persiapan yang matang, jangan memikirkan dan bertindak setelah terdesak karena dirinya khawatir masyarakat Subang justru tidak mendapatkan kesejahteraan dari adanya pelabuhan itu jika Pemkab tidak siap. (baca juga : Patimban Harus Jadi Kebanggaan Subang, Namun Siapkah Pemkab Kendalikan Dampaknya?)

Berita Terkait: