Permohonan Audiensi Tak Kunjung Dipenuhi, Buruh FSPMI Geruduk DPRD Subang

KOTASUBANG.com, SubangRatusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Subang melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD, Selasa (23/5/2017).

Seperti dikutip dari Mediajabar.com, sebelum sampai di gedung DPRD Subang, buruh melakukan long march yang dimulai dari perempatan Wesel, Jl. Otto Iskandardinata. Sambil berjalan kaki mengikuti mobil komando, buruh terus melakukan orasi.

Buruh tiba di gedung DPRD Subang sekitar pukul 13.30 Wib, buruh lalu kembali melakukan orasi didepan gedung rakyat dengan mendapat pengawalan ketat dari anggota kepolisian dari Polres Subang.

“Tujuan kita ke sini adalah untuk mempertanyakan sikap DPRD Subang dalam menyikapi permaslahan ketenagakerjaan yang ada di Subang, terutama permasalahan adanya tiga perusahaan yang telah melakukan pelanggaran hak-hak normatif kepada buruh,” kata salah seorang buruh Ayub dalam orasinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dalam hal ini DPRD, Komisi IV dan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dinilai tidak berdaya menghadapi pengusaha yang tidak taat kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita menilai bahwa pemerintah mandul, hal ini terbukti sampai hari ini tidak ada kerja nyata dari para pemegang kebijakan di Kabupaten Subang dalam menyikapi permasalahan perburuhan,” katanya.

Ayub mengatakan sampai saat ini buruh dari FSPMI sudah dua kali menyampaikan surat permohonan audiensi kepada pihak DPRD dan Komisi IV DPRD Subang, terkait permasalahan buruh yang terjadi di tiga perusahaan.

Namun hingga hari ini tidak pernah ada jawaban atau balasan dari Pihak DPRD atas kesediaannya untuk beraudiensi dengan buruh.

“Oleh karena itu hari ini kami datang kesini untuk menyuarakan hak-hak kami sebagai buruh,” katanya.

Tiga perusahaan yang dinilai melanggar perundang-undangan yang berlaku diantaranya perusahaan PT. Seyoung Industry, PT. Samudera Sinergi Industry dan PT Trimuloa Warnajaya. Ketiga perusahaan terbaru berkedudukan di wilayah Subang.

“Maka atas dasar rasa kecewa dan mosi tidak percaya kami kepada DPRD Subang, Kami dari FSPMI Subang kembali melakukan aksi unras hari ini,” katanya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, perwakilan buruh diterima oleh anggota Komisi IV DPRD Subang Dede Warman dan perwakilan dari Disnakertrans. Buruh bersama pihak dari pemerintah tersebut langsung melakukan audiensi di ruang rapat gedung DPRD Subang.

Ketua FSPMI Kabupaten Subang Suwira menyampaikan beberapa tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Kita meminta kepada Pemerintah dan DPRD memanggil para perusahaan yang tidak mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah,” kata Suwira.

Suwira mengatakan, saat ini ada perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh dalam artian pemutusan PHH sepihak serta jam kerja melebihi jam normal kerja yang mengakibatkan para pekerja kelelahan.

Perusahaan tidak menjalankan program jaminan kesehatan bagi para buruh. Mengharap semua yang disampaikan dari perwakilan buruh bisa ditampung, dicatat dan direalisasikan,” katanya.

Dalam aksi tersebut, Suwira menegaskan ada tiga perusahaan yang dinilai melanggar perundang-undangan yang berlaku diantaranya perusahaan PT. Seyoung Industry, PT. Samudera Sinergi Industry dan PT Trimuloa Warnajaya. Ketiga perusahaan terbaru berkedudukan di wilayah Subang.

Selain itu, buruh juga menyoroti surat permohonan audiensi kepada pihak DPRD dan Komisi IV DPRD Subang, terkait permasalahan buruh yang terjadi di tiga perusahaan. Namun tidak pernah ada jawaban atau balasan dari Pihak DPRD atas kesediaannya untuk beraudiensi dengan buruh.

“Initinya kita berharap pemerintah memberikan sangsi tegas kepada perushaan- perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh. Dan perkejakan kembali delapan karyawan yang di PHK sepihak oleh PT. Seuyong,” tegas Suwira.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Subang Raska mengatakan, pertama meminta permohonan maaf karena sudah dua kali mengirimkan surat belum ada jawaban dikarenakan banyaknya kegiatan.

“Soal tidak ditanggapinya surat undangan itu, kami mohon maaf karena saat ini memang agenda di DPRD sangat padat. Mudah-mudahan dalam audiensi yang dilaksanakan hari ini ada jalan solusi demi kebaikan buruh,” katanya.

DPRD selanjutnya menekankan kepada pihak dan dinas terkait untuk segera menanggapi apa yang disampaikan dari para buruh. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh buruh dibiarkan tanpa adanya solusi.

“Kita akan bergerak cepat untuk mencari solusi atas maaslah ini. Maka dari itu, besok (24/5/2017) kita lakukan sidak terhadap tiga perusahaan yang dimaksud,” katanya.

Dalam sidak atau inspeksi mendadak tersebut, DPRD bersama dinas terkait akan dikawal oleh Satpol PP dan perwakilan buruh. Setelah melakukan sidak selanjutnya DPRD akan melaksanakan hearing pada Juamat (26/5/2017).

“Iya, setelah kita melakukan sidak, nanti dalam hearing akan ktai simpulkan sanksi yang tepat untuk perusahaan itu. Jangan sampai dibiarkan. Semua dinas terkait harus ikut,” katanya.

Dalam audinesi tersebut dipimpin oleh Ketua komisi IV Raska dan dihadiri oleh anggota Komisi IV Dede Warman, H Rosid, Perwakilan dari Disnekertrans H Indra, perwakilan Satpol PP Surya Sonjaya dan perwakilan dari FSPMI yang dipimpin oleh Suwira. (Mediajabar.com)

Berita Terkait: