Ketua Pemuda Pancasila Subang Sayangkan Upaya Pembubaran Workshop Guru HIMPAUDI oleh Disdikbud

KOTASUBANG.com, Subang – Banyak rekasi yang muncul usai adanya pembubaran acara workshop guru-guru PAUD yang dilaksanakan HIMPAUDI di aula PGRI Pagaden pada Sabtu (29/4/2017). Berbagai pihak sangat menyangkan sikap arogansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang yang membubarkan acara tersebut.

Salah satunya adalah Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Subang Endang Kosasih yang mengatakan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi karena pihak yang membubarkan kegiatan adalah manusia terdidik dan orang-orang berpendidikan.

“Kami atas nama Organisasi Pemuda Pancasila sangat menyayangkan dengan adanya kejadian pembubaran para guru PAUD, degan dalih kata Kepala Dinas tidak adanya pemberitahuan. Yang saya tahu Disdik itu bukan Satpol PP, tapi gudangnya manusia terdidik. Tolong Kadis harus bertanggung jawab,” kata Endang Kosasih, Senin (1/5/2017).

Endang Kosasih yang biasa disapa Endang Lentuk itu, mengatakan kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi karena semua persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik. “Iya, seharusnya kejadian semacam ini tidak terjadi, karena kalaupun ada persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik,” katanya.

Endang menambahkan, jika menyimak perkembangan issue HIMPAUDI, sepertinya ada yang berusaha menggeser issue seolah kalau tidak ada pemberitahuan maka boleh ada pembubaran paksa, disertai ancaman. Padahal substansinya adalah kecerobohan Kabid untuk menyuruh penilik membubarkan kegiatan organisasi independent tanpa membekali penilik tersebut dengan dasar hukum dan dokumen pendukung.

“Pertanyaanya, apakah Kabid menyuruh ini merupakan representasi kedinasan ? Atau pribadi ?
Jawaban atas keduanya memiliki konsekwensi berbeda, Kabid harus jawab ini,” kata Endang.

Namun, jika penyuruhan itu representasi kedinasan maka Penilik yang ditugaskan harus dibekali dokumen berupa surat tugas dan surat pembubaran yang memuat alasan hukum pembubaran. Jika tidak dibekali dokumen itu maka tindakan Kabid harus dianggap sebagai tindakan pribadi. Dinas itu birokrasi.

“Apa jadinya jika Dinas menindak sebuah organ dengan alasan administrasi, sementara dinas sendiri berbuat sama. Siapa yang harus dibubarkan sebenarnya?” katanya.

Dalam kondisi ini Kadis harus tegas, tapi hati-hati karena jika salah menyikapi maka akan menambah ruwet persoalan. Kadis harus bertindak sebagai birokrat yang nornatif. Jika asal beres urusan tanpa menyentuh hal substansi maka Kadis akan jadi bahan ejekan publik.

Seperti diketahui pembubaran acara HIMPAUDI di aula PGRI Pagadan dilakukan oleh tiga orang Penilik yang diutus oleh Kabid PAUD Disdikbud Subang. Mereka merupakan Penilik dari Kecamatan Cikaum, Pagaden dan Pagaden Barat. Setelah membubarkan acara, ketiga penilik utusan Kabid PAUD itu juga mengancam tidak akan mencairkan BOP. (Mediajabar.com)

Berita Terkait: