Hari Perempuan Internasional, Buruh Perempuan Kecewa Kinerja DPRD Subang

KOTASUBANG.com, Subang – Buruh perempuan Subang mengaku kecewa dengan kinerja DPRD Subang terkait Perda Ketenagakerjaan yang tak juga terrealisasi. Hal itu menjadi tuntutan aksi ratusan buruh yang didominsi buruh perempuan yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang pada peringatan International Women’s Day 2017 yang digelar di gedung DPRD Subang, Rabu (8/3/2017).

Buruh yang melakukan aksi juga kecewa karena hanya ada seorang anggota dewan yang melayani mereka beraudiensi yaitu Nurul Mukmin dari komisi IV, sedangkan ketua DPRD, Ir. Beni Rudiono hanya sempat hadir untuk membuka acara saja. Padahal selain para buruh perempuan, acara audiensi dalam rangka peringatan hari perempun internasional ini juga dihadiri beberapa dinas-dinas terkait dan perwakilan organisasi wanita.

“Sejauh mana progres Perda Ketenagakerjaan? hingga saat ini belum juga terwujud,” ujar Euis Tita aktifis buruh perempuan dari SPMKB.

Hal senada juga diungkapkan Suwira, dirinya mempertanyakan Perda ketenagakerjaan yang nasibnya kini tidak jelas. Suwira menuntut agar Perda tersebut segera ditindaklanjuti kembali dengan tahap pembuatan naskah akademik yang merupakan hasil hearing dengan berbagai pihak, diantaranya dengan pihak-pihak yang hadir hari ini.

“Perda Ketenagakerjaan kini tidak jelas, ketika saat ini mau ditanyakan, hanya ada 1 anggota dewan yang mewakili. Padahal hari ini adalah peringatan hari perempuan sedunia, tapi tak satu pun anggota dewan perempuan yang bersama kita di sini, ketua dewan pun hanya membuka saja terus pergi. Ini menunjukkan DPRD tidak menganggap urusan perempuan itu penting” ujarnya.

Tututan segera direalisasikannya Perda Ketenagakerjaan bukan hanya disuarakan kaum buruh. Pegiat organisasi kewanitaan dan kesehatan juga menuntut hal yang sama.

“Ibu hamil diperlakukan sama dengan karyawan biasa, sehingga banyak kelahiran bayi dengan berat badan rendah dan kekurngan zat besi, ini akan berdampak pada generasi Subang. Fasilitas bagi buruh perempuan juga dirasa kurang. Karenanya Perda Ketenagakerjaan perlu sesegera mungkin direalisasikan,” ungkap dr Dwinan Marchiawati, MaRS selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Subang.

Hal serupa juga diungkapkan penasehat Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dewi Nirmalasari, SKM.

“Tahun lalu di tempat ini kita perjuangkan hak-hak buruh perempuan melalui Perda Ketenagakerjaan. Tadinya, saya berharap Perda tersebut sudah disahkan dan menjadi hadiah dalam peringatan International Women’s Day angkan apa yang menjadi haknya. Saya wajib ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuaan,” katanya.

Akademisi yang turut hadir dalam acara tersebut Gugyh Susandy, juga mempertanyakan mandegnya pembahasan Perda Ketenagakerjaan. Ia pun mempertanyakan hasil penelitian (TRPIP) terkait buruh yang bahkan hanya dimasukkan satu paragraf dalam naskah akademik Perda tersebut. (Puluhan Elemen Masyarakat Hadiri Ekspos Riset Buruh Perempuan di DPRD)

“Kami harap pak Nurul Mukmin bisa membuka apa masalah yang menjadi penghalang realisasi pembuatan Perda Ketenagakerjaan ini!” ujarnya.

Mewakili DPRD Subang Nurul Mukmin menyampaikan permohonan maafnya karena hanya dirinya yang menerima buruh beraudiensi. Sementara itu ketua DPRD Ir. Beni Rudiono harus meninggalkan acara untuk mengikuti kegiatan lain.

“Mudah-mudahan cukup mewakili,” ujar Nurul Mukmin.

Terkait Perda Ketenagakerjaan dia mengatakan saat ini masih mendengarkan dan mengakomodir usulan dari berbagai pihak. Dirinya pun  menyetujui untuk merevisi naskah akademikPerda tersebut.

“Perda itu adalah hutang kami, harusnya selesai tahun 2016, kita setuju untuk merevisi naskah akademik dan melakukan hering publik diantaranya dari unsur perempuan dan kesehatan. Mudah-mudahan diselesaikan tahun 2017,” ungkapnya.