Tagar #KamiBersamaHTI Menggema di Twitter

Mulai hari ini, Selasa (9/5/2017) tagar #KamiBersamaHTi Mulai menggema di media sosial Twitter. Hal tersebut merupakan respon dari pengumuman pemerintah yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, Senin (8/5/2017) kemarin.

Dalam keterangannya Wirato mengatakan kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Maka dari itu pemerintah setuju untuk membubarkan HTI.

Pembubaran HTI yang mendapat dukungan dari pemerintah itu, tentunya mendapat respon dari berbagai pihak. Dukungan mulai mengalir dari media sosial, salah satunya di Twitter dengan tagar #KamiBersamaHTI.

Banyak diantara pengguna Twitter menyayangkan sikap pemerintah yang ingin membubarkan HTI, padahal selama ini ormas tersebut memiliki misi menyelamatkan NKRI dari bahaya kapitalisme neoliberal dan komunisme.

“HTI menyelamatkan NKRI dari bahaya kapitalisme neoliberal dan komunisme. Awas Rezim skrg represif anti Islam #KamiBersamaHTI,” tulis pemilik akun @dinfrilia.

Selain itu, banyak yang bukan anggota HTI ikut berpartisipasi dalam mendukung HTI dengan membuat tagar #KamiBersmaHTI.

“Saya bukan anggota HTI, bahkan dalam pemikiran saya banyak berbeda dengan HTI, tapi kalau HTI disikapi begini maka #KamiBersamaHTI,” tulis pemilik akun @Reginafadjri.

Akun lainnya yaitu @faridwadjdi menukiskan cuitan “Jubir HTI Ismail Yusanto “HTI BELUM dibubarkan,tidak pernah ada pembubaran ormas melalui pidato.#RezimRepresifAntiIslam #KamiBersamaHTI.”

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap menggunakan jalur hukum. Hal itu dilakukan agar proses pembubaran menjadi fair.

“Sebenarnya sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum. Karena itu, nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan jadi fair,” kata Wiranto di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Menurut dia, meski indikasi anti-Pancasila HTI sangat kuat, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membubarkan ormas tersebut.

“Pemerintah tidak sewenang wenang, tetapi tetap bertumpu pada hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Wiranto. (Mediajabar.com)