[OPINI] Apresiasi Transformasi E-Government Pemkab Subang

Sejalan dengan pertumbuhan akal budi dan perkembangan kesadaran, individu mulai menyadari dan mengerti bahwa tidak semua hal yang dapat diraih dan dipegang boleh disantap, atau tidak semua yang diinginkan mesti dipuaskan secara langsung. Begitulah Sigmun Freud menggambarkan proses perkembangan kesadaran dengan perubahan. Ada rasa egosime ke-aku-an yang didominasi dorongan intsing keinginan dan pemenuhannya, sisi lain rasa ke-aku-an yang sadar dengan melihat realitas. (Valentinus Saeng:2012:150) Tulisan ini berangkat dari jawaban atas artikel sebelumnya yang menyinggung soal pelaksanaan E-Government di Kabupaten Subang. Proses perkembangan kesadaran yang digambarkan Freud tadi, nampaknya akan sangat tepat untuk mengantarkan pembaca memahami isi tulisan ini.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyediakan berbagai pelayanan public dan menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan regulasi yang ada. Kemajuan dan kesejahteraan suatu masyarakat tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan pelayanan public yang berkualitas. Pemerintah yang transparan dan akuntabel kinerjanya akan mendapatlan kepercayaan dan dukungan total masyarakat yang dilayaninya dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Penny K.Lukito:2014:2).

Dalam konsep good governance, UNDP (United Nation Development Program) telah merumuskan prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang secara umum terdapat unsur-unsur utama didalamnya yaitu akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum dan partisipasi masyarakat. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk menata tiga pilar utama dalam good governance  yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Electronic government merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, menjungjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran dan keserasian dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Subang sendiri telah mengimplementasikan e-government, hanya saja ada ketidakmaksimalan dalam pemanfaatannya di lapangan. Padahal di era teknologi dan informasi yang serba cepat dan mudah, masyarakat berhak atas segala informasi yang bersifat publik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Hingga pada akhirnya muncullah kritik terhadap e-government di Kabupaten Subang.

Ketika artikel pertama yang berjudul “Pemkab Subang, Kapan “Move On”?” ditulis pada awal Januari tahun ini, dan secara tidak disengaja, April ini kemudian mengecek kembali website https://subang.go.id/ alangkah kaget dan tentu senang melihat perubahan yang terjadi. Website resmi pemerintahan berubah total dengan tampilan yang sangat menarik dan sungguh sangat memanjakan mata. Pemanafaatan layanan e-government di Kabupaten Subang, mengarah pada transparansi dan akuntabilitas yang nyata dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai gambaran, layanan e-government di Subang dulu beberapa menu tidak dapat diakses, bahkan beberapa sering sekali ketika diklik “Not Found”, data tidak real time, dan tampilan pun begitu sangat membosankan. (baca juga : [OPINI] Pemkab Subang Kapan “Move On” ?)

Herbert Marucse memandang era teknologi merupakan satu keharusan sejarah dan mengungkapkan buah karya dari perkembangan dan perwujudan daya nalar. Dimanapun dan sampai kapan pun, manusia senantiasa memerlukan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah dan mendukungnya (Valentinus Saeng;2012:200). Berangkat dari sana, dalam konteks implementasi e-government di Subang, perubahan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah ditengah rezim transparansi dan pemerintah yang terbuka (open government).

Meski masih dalam tahap migrasi data, namun transformasi e-government di Subang sangatlah patut kita apresiasi ditengah stigma yang kurang baik akibat kasus yang mendera pemerintahan beberapa waktu lalu. Jika ditelisik lebih jauh tentu yang paling menarik untuk dilihat adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Subang yang cukup baik. Bagaimana tidak, persoalan pengadaan barang/jasa acap kali menjadi sasaran empuk tikus-tikus kantor. Bahkan dari data yang diungkapkan oleh KPK seperti dilansir Kompas.com, pada 2015 Negara dirugikan hamper 1 triliun dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan tidak transparan, kongkalikong, dan tidak efektif.

LPSE Kab. Subang, sudah memuat data real time pengumuman proyek/tender proses pengadaan hingga pada tiap tahapanya. Masyarakat bisa mengakses dan mengawasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kemudian, terdapat pula menu layanan yang memungkinkan masyarakat mendapat informasi dalam hal pelayanan publik seperti pembuatan e-ktp, e-sim, surat nikah, akta kelahiran dll, meski hanya sekedar deskripsi dan sifatnya nasional. Namun masyarakat dapat melihat dan mengakses bagaimana sebetulnya prosedur, biaya dan misalnya lama pengerjaanya melalui layanan tersebut. Dari segi local governance, aspek transparansi dan akuntabilitas yang mulai diterapkan oleh Pemkab Subang melalui e-government ini, terkait transparansi keuangan yang sudah dibuat menu khusus meski belum terdapat isi karena mungkin masih dalam tahap migrasi data.

Meski begitu, langkah transformasi birokrasi konvensional menuju birokrasi digital ini patut diapresiasi. Jika merujuk pada Pasal 3 Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Implementasi E-Government Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang, hal ini sebagai upaya untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan public serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, tranpransi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, tentunya diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan Subang. Dengen pemerintah yang terbuka dan dukungan sektor swasta, pembangunan di Subang kita harapkan terus berkembang dan meningkat disertai dengan pengawasan dan partisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Semoga, reformasi birokrasi yang kini sedang dilakukan khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dapat mewujudkan good governance.

 

Penulis :

Yogi Miftahul Fahmi

Mahasiswa jurusan Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

  • Pemkab Subang

    Terimakasih, kami sangat apresiasi atas opini yang disampaikan, dukung dan kawal kami agar terus memacu kinerja agar lebih baik.. salam #subanganyar